Padang - Menatap masa depan pelayanan hukum yang lebih baik membutuhkan fondasi perencanaan yang kokoh. Pada Senin (02/02/2026), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) mengikuti pembukaan kegiatan Penyusunan Belanja Modal dan Belanja Sewa untuk Tahun Anggaran 2027 secara virtual. Meski tahun 2027 terasa masih jauh, langkah cepat ini diambil untuk memastikan setiap sarana dan prasarana yang akan dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di Sumatera Barat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal ini tidak hanya bicara soal belanja masa depan, tetapi juga melakukan refleksi melalui Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Bagi Kemenkum Sumbar, reviu ini adalah cermin untuk melihat sejauh mana target-target kinerja telah tercapai dan apa saja yang perlu ditingkatkan agar prinsip Akuntabilitas dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tetap terjaga di level terbaik.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum beserta tim perencanaan Kanwil Sumatera Barat telah dijadwalkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan intensif ini secara langsung pada 23-26 Februari mendatang di Wisma Pengayoman. Fokus utamanya adalah menyusun matriks perencanaan yang berkualitas agar Pagu Indikatif tahun 2027 nantinya memiliki dasar yang kuat dan tidak asal susun. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi atas penggunaan setiap rupiah uang negara.
Melalui persiapan yang matang ini, Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Bukan sekadar mengejar angka serapan, namun memastikan setiap anggaran yang direncanakan dapat dikonversi menjadi layanan hukum yang nyata, inklusif, dan memuaskan bagi seluruh warga di Ranah Minang. Perencanaan yang baik hari ini adalah kunci keberhasilan pelayanan di masa depan.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
