Padang  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel. Melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, Kemenkum Sumbar akan melaksanakan penjualan di muka umum atau lelang atas sejumlah aset negara dengan metode penawaran melalui internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pelaksanaan lelang BMN berupa kendaraan dinas di lingkungan Kemenkum Sumbar:

• Objek Lelang: 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat.

• Nilai & Jaminan: Nilai limit paket kendaraan sebesar Rp19.159.336,- dengan uang jaminan yang wajib disetor sebesar Rp1.918.000,-.
• Metode Penawaran: Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta melalui internet (open bidding) pada alamat domain portal.lelang.go.id.
• Waktu Pelaksanaan: Batas akhir penawaran pada Kamis, 22 Januari 2026 pukul 09.30 waktu server aplikasi (WIB).
• Ketentuan Penawaran: Peserta wajib mendaftarkan diri, mengunggah KTP, NPWP, serta menyetorkan uang jaminan ke Virtual Account (VA) paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan.
• Peninjauan Objek: Calon peserta dapat melihat langsung kondisi kendaraan di Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Jl. S. Parman No. 256, Padang, pada tanggal 16-21 Januari 2026.

Unduh Dokumen Resmi: [Pengumuman Lelang BMN Kemenkum Sumbar]

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

PADANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, bekerja sama dengan KPKNL Padang, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) atas Barang Milik Negara (BMN) melalui metode penawaran internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pelaksanaan lelang BMN di lingkungan Kemenkum Sumbar:

• Objek Lelang: Satu paket bongkaran sisa renovasi Rumah Negara (kayu, seng, kaca, dan pintu kayu) dengan nilai limit Rp50.000,-.
• Metode Lelang: Dilaksanakan melalui internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta di alamat portal.lelang.go.id
• Persyaratan Peserta: Wajib memiliki akun valid, menyetorkan uang jaminan Rp20.000,- paling lambat satu hari sebelum lelang, serta mengunggah KTP dan NPWP.
• Waktu Pelaksanaan: Batas akhir penawaran jatuh pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 09.30 waktu server (WIB).
• Penetapan Pemenang: Pemenang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang 2% paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
• Pengambilan Barang: Objek lelang dapat diambil mulai 8 Januari 2026 di lokasi Jalan Padang Pasir X, Kota Padang setelah pelunasan dilakukan.

Unduh Dokumen Resmi: [Tautkan File PDF Anda di Sini]

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H. menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Sulaman Kapalo Panitik Nareh pada Wali Kota Pariaman Yota Balad, S.STP, M.Si.

Kegiatan tersebut sekaligus membuka rangkaian Diseminasi Merek dan Indikasi Geografis dengan tema “Mendorong Inovasi dan Keberlanjutan Produk Daerah melalui Perlindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografi” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada Jum'at (05/12).

Hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, S.H., M.H. Turut hadir sebagai tamu undangan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pariaman dr. Yosneli Balad, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Novrial, S.E., M.Ak, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan daerah dalam membangun ekosistem perlindungan Merek dan Indikasi Geografis di Sumatera Barat lebih baik.

“Bahkan, produk yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis lebih mudah menembus pasar nasional dan internasional karena memiliki jaminan mutu, standar produksi yang jelas, karena dilakukan pengawasan yang berkelanjutan,” ungkap Kakanwil.

Kakanwil Alpius juga menyampaika bahwa pemerintah telah menetapkan secara nasional hadirnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program unggulan. Program ini mendorong modernisasi tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas usaha, serta penguatan identitas produk desa agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu pilar utamanya adalah pemanfaatan Merek Kolektif dan memalui kegiatan ini bisa menjadi perhatian bersama.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan surat pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dari Sumatera Barat yang diterima oleh Kepala Museum Adityawarman Provinsi Sumatera Barat Dr. Tuti Alawiyah, S.E., S.Pdi., M.A.

Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis Sulaman Kapalo Panitik Nareh pada Wali Kota Pariaman oleh Kepala Kantor Wilayah, serta serah-terima plakat dari kedua belah pihak menjadi puncak dari pembukaan acara Diseminasi Merek dan Indikasi Geografis.

Kegiatan diseminasi tersebut diselenggarakan selama 2 (dua) hari dan menghadirkan narasumber dari LPPM Universitas Andalas, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, serta Dekranasda Provinsi Sumatera Barat.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-54 di Hall Kantor Wilayah pada Senin (01/12).

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, yang bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional dan diikuti jajaran ASN Kanwil Kemenkum Sumbar.

Dalam amanatnya, Alpius menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-54 KORPRI menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, integritas, profesionalitas, dan komitmen ASN dalam mewujudkan Indonesia Maju. 

ASN didorong beradaptasi dengan perkembangan digital, menjaga netralitas, mendukung pelaksanaan UU ASN 2023, serta memastikan efektivitas APBN dan APBD guna mencapai target pembangunan nasional.

“ASN harus menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekadar pelaksana,” sebut Kakanwil.

‎Melalui Delapan Tekad Kesiapsiagaan, ASN diharapkan mampu menguatkan etika kerja, menjunjung semangat anti-KKN, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, mendorong pendapatan negara dan daerah, serta mengawal Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari perubahan menuju Indonesia Maju 2045.

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berjalan dengan tertib dan lancar serta diikuti dengan penuh khidmat oleh seluruh pegawai. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar