Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H.
Jabatan:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat
Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H. merupakan pimpinan tertinggi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Wilayah, beliau bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian di bidang hukum di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Dengan latar belakang akademik dan profesional di bidang hukum, beliau berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.
Riwayat Jabatan
| Desember 2024 – Sekarang | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat |
| Desember 2023 – Desember 2024 | Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
| September 2023 – Desember 2023 | Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
| Maret 2022 – September 2023 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung |
| Januari 2022 – Maret 2022 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
| Agustus 2020 – Januari 2022 | Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
| Oktober 2017 – Agustus 2020 | Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
| September 2016 – Oktober 2017 | Analis Rancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan |
Lista Widyastuti, S.H., M.H.
Jabatan:
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat
Lista Widyastuti, S.H., M.H. merupakan pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum serta pengalaman dalam birokrasi pemerintahan, beliau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan tugasnya, beliau berperan aktif dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi lintas sektor, serta penguatan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Funna Maulia Massaile
Jabatan:
Kepala Divisi Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat
Funna Maulia Massaile merupakan pejabat struktural yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, beliau bertanggung jawab dalam pengoordinasian dan pembinaan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan ketentuan hukum nasional dan kebutuhan pembangunan hukum.
Dengan pengalaman dan kompetensi di bidang hukum, beliau berperan aktif dalam memastikan kualitas substansi regulasi, harmonisasi peraturan, serta mendukung terwujudnya sistem hukum yang tertib, konsisten, dan berkeadilan.
Bobby Sectio Wahyudi, S.IP
Jabatan:
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Unit Kerja:
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat
Bobby Sectio Wahyudi, S.IP merupakan pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Dalam kedudukannya, beliau bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, serta dukungan umum guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah.
Beliau berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi melalui pelayanan internal yang profesional dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.
