Berikut hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat periode Oktober 2025.Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna layanan yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan penilaian untuk kami. Survei ini menjadi sangat penting bagi kami sebagai evaluasi agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan sepenuh hati ❤️

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Berikut hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat periode September 2025.Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna layanan yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan penilaian untuk kami. Survei ini menjadi sangat penting bagi kami sebagai evaluasi agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan sepenuh hati ❤️

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat diwakili oleh bagian kepagawaian beserta jajaran mengikuti Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat secara virtual melalui Zoom Meeting. Selasa(4/11)

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum, dilanjutkan dengan laporan persiapan serta penjelasan metode pelatihan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, S.H., M.H.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan resmi dan penyampaian Overview Kampus Pengayoman Pancasila oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.IP., S.H., M.Si., CGRE. Dalam paparannya, beliau menjelaskan secara komprehensif mengenai pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun Anggaran 2025 yang mengusung tema “Mewujudkan ASN yang BerAKHLAK dan Berorientasi Pelayanan.”

Beliau menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai landasan moral dan pedoman perilaku dalam pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan orientasi ini, diharapkan seluruh peserta mampu memahami visi dan misi Kementerian Hukum, serta mengimplementasikan nilai-nilai ASN dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik sehari-hari.

Selain itu, beliau juga memaparkan Overview Kampus Pengayoman Pancasila sebagai wadah pembelajaran yang berlandaskan semangat pengayoman dan nilai-nilai Pancasila. Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta penguatan karakter ASN yang profesional dan berintegritas.

Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. berjalan dengan tertib dan lancar. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Bidang Administrasi Hukum Umum, Divisi Pelayanan Hukum, melaksanakan layanan pencetakan apostille bagi pemohon yang dokumen nya digunakan untuk persyaratan pernikahan ke Negara Polandia. Dokumen yang didaftarkan berupa surat pengantar nikah. Senin(3/11)

Pelayanan ini berjalan tertib, lancar, dan tanpa kendala berarti. Kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sumbar dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan berintegritas.

Kanwil Kemenkum Sumbar terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan apostille untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum bagi pemohon. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang Pariaman — Kanwil Kemenkum Sumbar berpartisipasi dalam Festival Anak Nagari Kampuang Galapuang Ulakan Baralek Gadang yang dirangkaikan dengan Peresmian Posbankum Nagari Kampuang Galapuang dan Pemberian Layanan Kekayaan Intelektual (KI) di Nagari Kampuang Galapuang Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin, 3 November 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, beserta jajaran OPD, unsur Forkopimda, Camat Ulakan Tapakis, dan Wali Nagari Kampuang Galapuang. Kanwil Kemenkum Sumbar diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, didampingi Kepala Bidang Pelayanan KI, serta jajaran JF Analis KI, Penyuluh, dan Pelaksana Divisi Pelayanan Hukum.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rahmat Hidayat mengapresiasi kehadiran Kanwil Kemenkum Sumbar atas sinerginya menghadirkan layanan hukum langsung di tengah masyarakat. “Festival ini bukan hanya ajang budaya, tetapi juga momentum untuk mewujudkan Nagari Creative Hub — nagari yang sadar hukum, inovatif, dan mandiri,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan penampilan tarian pasambahan, sambutan Wakil Bupati, pembacaan doa, dan kunjungan ke booth UMKM Anak Nagari. Setelah itu dilaksanakan peresmian Kantor Layanan Operasional Nagari dan Posbankum Nagari Kampuang Galapuang, dilanjutkan dengan layanan konsultasi Kekayaan Intelektual oleh tim Kanwil Kemenkum Sumbar.

Selama kegiatan berlangsung, tercatat 20 pemohon melakukan konsultasi terkait pendaftaran merek dan hak cipta, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap perlindungan karya lokal. Sinergi ini menjadi langkah nyata mendekatkan pelayanan hukum dan KI kepada masyarakat nagari. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, S.H., M.H., dan jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap permohonan pendirian badan hukum partai politik baru secara virtual yang dipimpin oleh Direktur Tata Negara Dulyono, S.H., M.H., dan Kasubdit Partai Politik Titik Susilawati, S.H., M.H. Senin (3/11)

Dalam arahannya, Dulyono menegaskan bahwa layanan partai politik meskipun tidak sepopuler layanan AHU lainnya, memiliki dampak besar terhadap tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa Kanwil merupakan garda terdepan dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual dengan penuh kehati-hatian. “Verifikasi faktual menjadi penting untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data kepengurusan di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Titik Susilawati menjelaskan dasar hukum penerbitan SKT sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa SKT dari Kepala Kantor Wilayah merupakan salah satu dokumen wajib dalam pendaftaran badan hukum partai politik.

Dalam sesi diskusi, Kabid Pelayanan AHU Febriandi, mengusulkan agar mekanisme lama yang terpusat di Ditjen AHU kembali diterapkan untuk menjaga efektivitas dan akurasi data. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah dalam proses validasi.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Ditjen AHU menyampaikan bahwa kepengurusan partai harus terbentuk minimal di 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan di setiap daerah sebelum didaftarkan. Ditjen AHU juga akan segera mengirimkan petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak–Juknis) agar pelaksanaan di seluruh Kanwil berjalan seragam dan transparan. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar