Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, khususnya pada Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan Layanan Pendaftaran Pembubaran Perseroan Perorangan serta Pencetakan Apostille. Senin(29/09)

Layanan pendaftaran pembubaran Perseroan Perorangan dilaksanakan berdasarkan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa jangka waktu berdirinya perseroan telah habis, sesuai dengan yang tercantum dalam pernyataan pendirian. Proses pembubaran ini menjadi bagian dari kepatuhan hukum dan administrasi yang penting bagi kelangsungan tertib usaha dan hukum di wilayah Sumatera Barat.

Selain itu, dalam kegiatan yang sama juga dilaksanakan Layanan Pencetakan Apostille, yaitu proses legalisasi dokumen yang akan digunakan untuk keperluan internasional, khususnya dalam hal ini untuk keperluan studi lanjut di negara Jerman.

Seluruh rangkaian Layanan Pendaftaran Pembubaran Perseroan Perorangan dan Pencetakan Apostille berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa kendala.

Melalui pelaksanaan layanan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya di bidang Administrasi Hukum Umum, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan hukum. Diharapkan, langkah ini dapat memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta manfaat langsung kepada masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan Hukum bertema Analisis Implementasi Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Aceh secara virtual, Senin (29/09/2025).

Diskusi ini menghadirkan Rudy Bastian yang menjelaskan tujuan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu menilai kesesuaian antara norma regulasi dengan kondisi praktik, sekaligus menghasilkan umpan balik bagi perbaikan kinerja. Urgensi evaluasi antara lain membangun kemitraan intensif, menghargai kebutuhan wilayah, berbasis bukti, serta menghindari kesan sentralisasi.

Narasumber lain, Reza Dwi Yanto, menyimpulkan bahwa implementasi Permenkumham No. 4/2021 di Provinsi Aceh masih belum optimal. Pelaksanaan cenderung administratif, terhambat keterbatasan sumber daya, lemahnya penerapan SOP, serta minimnya sistem monitoring berbasis mutu. Akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan juga belum merata.

Sebagai rekomendasi, forum menyarankan monitoring triwulan, intervensi kesenjangan SOP, pembinaan teknis berkala, sistem pengaduan digital, modul pelatihan teknis, penguatan koordinasi lintas instansi, hingga standardisasi informasi berbasis portal terpadu. Usulan ini diharapkan memperkuat kualitas layanan bantuan hukum di seluruh Indonesia.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian tujuh rancangan produk hukum daerah secara virtual, Senin (29/09/2025). Kegiatan dipimpin oleh Plh Kepala Divisi PPPH Boby Musliadi didampingi Subkoordinator Bidang Perancang Rivai Putra, Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri, serta tim perancang dan analis hukum.

Tujuh rancangan yang dibahas meliputi Ranperbup Pasaman tentang pengalokasian hasil pajak dan retribusi daerah, standar harga satuan, hingga beberapa Ranperwako Bukittinggi terkait tata kelola BLUD Puskesmas, serta Ranperbup Sijunjung mengenai standar harga satuan. Kegiatan ini juga dihadiri Biro Perekonomian Setda Sumbar, pejabat eselon II, serta jajaran hukum dari pemerintah daerah terkait.

Dalam sambutannya, Plh Kadiv PPPH menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan regulasi taat asas, memiliki kepastian hukum, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Para peserta menyampaikan apresiasi atas panduan teknis dari tim perancang Kanwil Kemenkum Sumbar yang diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang aplikatif dan menjawab kebutuhan lapangan.

Diskusi berlangsung interaktif, diwarnai masukan dari berbagai pihak. Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen memastikan bahwa setiap produk hukum daerah di Sumatera Barat terjamin kualitasnya, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, S.H., M.H bersama seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Apel Pagi Pegawai yang berlangsung di Hall Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Senin(29/09)

Lista Widyastuti, S.H., M.H. selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya, Beliau menyampaikan bahwa apel pagi menjadi momentum untuk mengingat kembali komitmen bersama, sekaligus sebagai pengingat bagi diri beliau sendiri agar senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Beliau menekankan pentingnya setiap pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan profesional di lingkungan Kantor Wilayah

Lebih lanjut, beliau mengingatkan bahwa bekerja tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan ibadah. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik akan bernilai pahala.

Para pegawai juga diimbau untuk senantiasa menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan Apel Pagi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berjalan dengan tertib dan lancar.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum hadir sebagai narasumber dalam Seminar Kekayaan Intelektual bertema Pengembangan Ekonomi Kreatif, Minggu (28/9). Kegiatan ini digelar oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang dengan melibatkan lebih dari 110 pelaku usaha binaan dari Provinsi Sumatera Barat.

Kepala BPVP Padang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sinergitas dan kerja sama dengan Kemenkum Sumbar. Ia berharap seminar ini dapat mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan merek serta Perseroan Perorangan, sehingga memiliki kepastian hukum atas produk yang dimiliki.

Dalam paparannya, Kadivyankum menekankan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual bagi inovasi dan kepastian hukum. Dijelaskan mengenai jenis-jenis KI khususnya merek, dasar hukum, hingga mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. Selain itu, ia juga menyampaikan pemahaman terkait Perseroan Perorangan, mulai dari karakteristiknya sebagai badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang, kemudahan pendirian tanpa akta notaris dan modal minimal, hingga kewajiban laporan keuangan.

Kabid Pelayanan AHU menambahkan keunggulan Perseroan Perorangan, di antaranya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, status badan hukum yang sah, serta peluang lebih besar untuk mengakses program pemerintah maupun pendanaan bank.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif yang disambut antusias oleh peserta. Seminar ini menjadi strategi promosi layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), sekaligus mendukung peningkatan pemahaman hukum dan potensi PNBP dari layanan tersebut.
(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar