Padang Pariaman – Suasana hangat menyelimuti Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Rabu (01/04/2026). Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, bersama Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, menyambut langsung kedatangan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko), Bapak Otto Hasibuan.

Kunjungan kerja tokoh hukum nasional ini membawa misi khusus: kemanusiaan. Otto Hasibuan hadir di Ranah Minang untuk memimpin langsung kegiatan bakti sosial pascabencana yang melanda sejumlah titik di Sumatera Barat. Penyambutan yang penuh keakraban ini menjadi simbol kuatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons cepat kebutuhan masyarakat yang terdampak musibah.

Bakti sosial ini merupakan langkah nyata negara hadir di tengah duka masyarakat. Wamenko ingin memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran, terutama dalam menyalurkan bantuan dan memberikan dukungan psikologis bagi warga. Kehadiran jajaran Kemenko dan Kemenkum Sumbar di lapangan diharapkan mampu mempercepat normalisasi kehidupan sosial di wilayah terdampak.

Alpius Sarumaha menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kemenkum Sumbar siap mendukung penuh rangkaian kegiatan Wamenko selama di Sumatera Barat. Kolaborasi ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga harapan warga agar bangkit kembali lebih kuat. Dengan sinergi yang solid, pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Literasi hukum kini menjadi jantung pelayanan di Ranah Minang. Pada Selasa (31/03/2026), Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Min Usihen, menyambangi Perpustakaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Kunjungan "blusukan" ke rak buku ini merupakan komitmen besar untuk memastikan setiap warga mendapatkan informasi hukum yang akurat dan mudah dijangkau.

Didampingi tim pusat dan disambut antusias oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sumbar, Min Usihen berkeliling meninjau langsung fasilitas hingga sistem pengelolaan informasi yang ada. Beliau memberikan apresiasi tinggi atas upaya Kanwil dalam menjaga ketersediaan referensi hukum yang lengkap. Baginya, perpustakaan bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan sarana edukasi krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Satu pesan penting yang beliau tekankan adalah urgensi transformasi digital. Min Usihen mendorong agar perpustakaan hukum segera beradaptasi dengan teknologi terbaru, sehingga akses terhadap informasi hukum bisa menjangkau warga hingga ke pelosok nagari dengan lebih cepat. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan informasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari akademisi hingga warga umum.

Kunjungan ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi tim Perpustakaan Hukum Kemenkum Sumbar untuk terus berinovasi. Dengan informasi yang lebih terbuka dan digital, diharapkan masyarakat Sumatera Barat semakin melek hukum dan terbantu dalam setiap urusan legalnya. Semangat literasi ini adalah langkah nyata dalam merawat kesadaran hukum masyarakat agar tetap kokoh.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Semangat pembaruan menyelimuti Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Pada Selasa (31/03/2026), Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memberikan arahan langsung dalam agenda Penguatan Tugas dan Fungsi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumbar. Kehadiran pimpinan tertinggi ini menjadi suntikan motivasi bagi jajaran untuk terus memberikan performa terbaik bagi publik.

Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa keberhasilan organisasi besar seperti Kemenkum sangat bergantung pada capaian kinerja setiap individu. Beliau meminta setiap ASN tidak hanya sekadar bekerja rutinitas, tetapi harus memahami tugas pokok secara komprehensif agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Targetnya jelas: peningkatan kualitas pelayanan hukum dan percepatan produk hukum yang berkualitas di ranah Minang.

Satu poin penting yang ditekankan adalah adaptasi teknologi. Menteri mendorong percepatan digitalisasi layanan hukum agar proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, ASN masa kini harus adaptif terhadap perubahan dan terus meningkatkan kompetensi diri demi menaikkan indeks kepuasan masyarakat. Tak hanya soal kecanggihan sistem, aspek integritas tetap menjadi perhatian utama guna menjauhi praktik penyimpangan dalam bentuk apa pun.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, menyambut hangat arahan tersebut dan berkomitmen untuk melakukan penguatan internal secara berkelanjutan. Dengan budaya kerja yang kolaboratif dan sinergis, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumbar siap menindaklanjuti target-target strategis kementerian. Komitmen ini diharapkan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Sumatera Barat agar selalu merasa aman dan #NyamanBersama dalam setiap layanan hukum yang diberikan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Sejarah baru layanan hukum terukir di Ranah Minang. Pada Senin (30/03/2026), Menteri Hukum Republik Indonesia resmi meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa, kelurahan, dan nagari se-Provinsi Sumatera Barat. Bertempat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, peresmian ini menandai tercapainya target 100% sebaran akses keadilan di 1.265 titik wilayah Sumatera Barat.

Capaian luar biasa ini bukan sekadar angka. Kemenkum Sumbar juga telah menyiapkan 558 paralegal terlatih yang siap mendampingi warga di tingkat akar rumput. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa Posbankum adalah wujud nyata negara hadir untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan. Fokusnya bukan hanya soal persidangan, tapi bagaimana sengketa bisa diselesaikan secara damai melalui mediasi dan kearifan lokal yang kental di Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat menyambut antusias langkah strategis ini. Baginya, Posbankum adalah "benteng hukum" bagi warga nagari agar tidak lagi buta hukum. Pos ini akan menjadi garda terdepan untuk konsultasi gratis, edukasi, hingga penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tokoh adat, dan akademisi menjadi kunci agar program ini memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Momentum ini mempertegas komitmen Kemenkum Sumbar dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif. Kini, warga di pelosok nagari sekalipun bisa mendapatkan pendampingan hukum dengan mudah tanpa harus terbebani biaya tinggi. Inilah langkah nyata dalam merawat supremasi hukum yang humanis, adil, dan memastikan setiap dunsanak di Sumatera Barat merasa aman.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Negara hadir lebih dekat di tengah masyarakat Kelurahan Bungo Pasang, Kota Padang. Pada Minggu sore (29/03/2026), Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Min Usihen, melakukan kunjungan kerja langsung ke Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan tersebut guna memastikan akses keadilan benar-benar menyentuh lapisan terbawah masyarakat.

Kehadiran rombongan pusat yang didampingi oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, serta pimpinan Kanwil Kemenkum Sumbar—Kadiv P3H Funna Maulia Massaile dan Kadiv Yankum Lista Widyastuti—disambut hangat oleh Sekda Kota Padang, Andree Algamar. Kunjungan "turun gunung" ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan hukum gratis yang diberikan kepada warga di Kecamatan Koto Tangah.

"Posbankum bukan sekadar kantor, tapi garda terdepan untuk edukasi dan pencegahan masalah hukum di masyarakat," ujar Min Usihen saat berdialog dengan para paralegal. Beliau menegaskan bahwa keberadaan Posbankum di kantor lurah sangat krusial sebagai tempat konsultasi awal agar masyarakat tidak merasa asing atau takut saat berhadapan dengan persoalan hukum. Min Usihen juga menyempatkan diri menyapa warga yang tengah menerima bantuan hukum, guna mendengar langsung kemudahan yang mereka rasakan.

Sinergi antara BPHN, Kanwil Kemenkum Sumbar, dan Pemerintah Kota Padang ini diharapkan menjadikan Posbankum Bungo Pasang sebagai model percontohan bagi kelurahan dan nagari lainnya di Sumatera Barat. Dengan layanan yang semakin inklusif dan mudah dijangkau, diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib dan harmonis, sejalan dengan komitmen bersama untuk selalu membuat warga merasa #NyamanBersama.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama