Pariaman – Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) untuk membentengi usaha mikro di tingkat desa semakin diperkuat. Pada Selasa (10/03/2026), Plt. Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, memimpin langsung tim "turun gunung" ke tiga desa di Kota Pariaman, yakni Desa Marunggi, Punggung Lading, dan Cubadak Air, guna memastikan pelaku usaha desa terlindungi secara hukum.

Dalam koordinasi ini, fokus utama tertuju pada penguatan identitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Merek Kolektif. Alpius menegaskan bahwa pendaftaran merek kolektif adalah langkah strategis agar produk unggulan desa tidak mudah "dicaplok" atau diklaim oleh pihak luar. "Kita ingin ekosistem ekonomi desa berkelanjutan. Dengan merek kolektif dan legalitas Perseroan Perorangan, usaha warga naik kelas dan punya perlindungan hukum yang jelas," ujar Alpius di hadapan perangkat desa dan pelaku usaha.

Selain urusan ekonomi, Kemenkum Sumbar juga memperkuat keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa. Kehadiran Posbankum ini dimaksudkan agar akses keadilan tidak lagi terasa jauh dan mahal bagi warga desa. Posbankum berfungsi sebagai pusat informasi hukum dan tempat konsultasi gratis untuk menyelesaikan masalah hukum secara damai atau non-litigasi di lingkungan masyarakat sendiri.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan ini, Kemenkum Sumbar berharap jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari desa-desa di Sumatera Barat terus meningkat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan Kemenkum, diharapkan masyarakat tidak hanya melek hukum, tetapi juga merasakan manfaat nyata dari perlindungan negara sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi lebih harmonis dan tentunya #NyamanBersama.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama

Padang – Ikan Bilih, sang primadona endemik dari Danau Singkarak, kini tengah menapaki jalan menuju pengakuan hukum nasional. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) bergerak cepat memastikan perlindungan Indikasi Geografis (IG) bagi komoditas kebanggaan Ranah Minang ini. Pada Senin (09/03/2026), tim Kemenkum Sumbar melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat guna mematangkan proses pendaftaran.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, bersama jajaran disambut hangat oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Reni Suriati. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut serius pasca-kunjungan Januari lalu. Saat ini, langkah nyata telah diambil dengan melibatkan LPPM Universitas Andalas sebagai pendamping teknis dan upaya pembentukan ulang Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang melibatkan dua wilayah sekaligus, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok.

Pendaftaran IG Ikan Bilih ini sangat krusial karena statusnya sebagai ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak. Muhammad Farhan, Analis KI Ahli Muda, menekankan bahwa kunci keberhasilan pendaftaran ini ada pada pembentukan MPIG yang efektif antar-dua daerah tersebut. Dengan adanya MPIG yang solid, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kendali penuh atas standar kualitas dan reputasi Ikan Bilih di pasar luas.

Lista Widyastuti menutup pertemuan dengan harapan besar agar sertifikat IG segera terbit tahun ini. Selain memberikan perlindungan hukum agar tidak diklaim pihak lain, IG juga akan meningkatkan nilai ekonomi bagi para nelayan dan pengolah ikan di sekitar Danau Singkarak. Keberhasilan ini nantinya tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya, tetapi juga memastikan masyarakat pengelola Ikan Bilih merasa lebih tenang dan #NyamanBersama.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#NyamanBersama
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Rasa aman bagi para pemilik merek dan inovator di Sumatera Barat kini semakin diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) melakukan langkah strategis dengan menyambangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat untuk mematangkan kerja sama penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual (KI) pada Senin (09/03/2026).

Tim Analis KI Kemenkum Sumbar yang dipimpin oleh Muhammad Farhan, Arfad Sanjani Yuyan, dan Dessy Fitrida Joniwen Putri, disambut langsung oleh Kasubdit Indagsi I Ditreskrimsus Polda Sumbar, AKBP Donatus Kono. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun kerangka kerja sama yang lebih solid, mencakup pertukaran data informasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga kolaborasi dalam penyidikan kasus pelanggaran KI di wilayah hukum Sumatera Barat.

Berdasarkan catatan penegakan hukum periode 2021–2025, Subdit I Indagsi Polda Sumbar telah menangani 7 kasus yang didominasi oleh pelanggaran merek dan satu kasus paten. Kasus-kasus ini umumnya berkaitan dengan penggunaan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin untuk meraup keuntungan pribadi. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tengah disiapkan, diharapkan pencegahan dan penindakan terhadap praktik serupa dapat berjalan lebih efektif dan cepat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap karya dan merek yang telah didaftarkan masyarakat benar-benar terlindungi. Sinergi dengan Polda Sumbar adalah kunci agar penegakan hukum KI semakin tajam dan memberikan efek jera bagi pelanggar," ungkap tim Kemenkum Sumbar. Pihak Polda pun menyambut hangat inisiatif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti proses PKS agar iklim ekonomi kreatif di Ranah Minang tetap kondusif dan masyarakat merasa #NyamanBersama.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama

Padang – Langkah nyata untuk menjamin kepastian hukum di wilayah Sumatera Barat kembali diperkokoh. Pada Senin (02/03/2026), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar), Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., secara resmi mengambil sumpah jabatan 88 orang Notaris baru di The ZHM Premiere Hotel Padang. Tak hanya Notaris, pelantikan ini juga mencakup Notaris Pengganti, anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD), hingga Pejabat Fungsional.

Dalam suasana yang khidmat, Alpius Sarumaha memberikan pesan tajam mengenai marwah jabatan Notaris. Ia menegaskan bahwa Notaris bukan sekadar profesi bisnis, melainkan pejabat umum yang wajib bertindak objektif dan tidak memihak. "Keotentikan akta yang Anda buat adalah benteng hukum masyarakat. Jangan pernah sekali-kali menggadaikan integritas demi kepentingan sepihak," tegas Alpius di hadapan ratusan hadirin.

Satu poin krusial yang ditekankan Kakanwil adalah kewajiban sosial Notaris sesuai Undang-Undang. Alpius meminta seluruh Notaris yang baru dilantik untuk tidak membeda-bedakan pelayanan. Ia mewajibkan para Notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada masyarakat yang tidak mampu. Menurutnya, kontribusi nyata Notaris bagi warga miskin adalah wujud bakti pada bangsa dan negara.

Selain kepada para Notaris, penguatan juga diberikan kepada Majelis Pengawas yang baru dilantik. Alpius berharap fungsi pembinaan dan pemeriksaan oleh MPW maupun MPD dapat dilakukan secara cermat dan mendidik. Hal ini bertujuan agar seluruh Notaris di Sumatera Barat tetap patuh pada kode etik dan regulasi terbaru, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat tetap terjaga dengan baik.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, ini diakhiri dengan ajakan untuk bekerja dengan hati. Dengan komitmen memberikan pelayanan hukum yang transparan dan inklusif, Kemenkum Sumbar optimis kehadiran 88 Notaris baru ini akan membawa dampak positif bagi kemudahan urusan hukum masyarakat di Ranah Minang.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama

Padang – Mengawali pekan pertama di bulan Maret dengan semangat integritas, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) melaksanakan Apel Pagi rutin pada Senin (02/03/2026). Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., memberikan arahan mendalam yang menyentuh sisi kemanusiaan sekaligus profesionalitas ASN.

Suasana khidmat menyelimuti Hall Kantor Wilayah saat Alpius menyampaikan rasa belasungkawa atas berpulangnya orang tua dari salah satu pegawai. Momen duka ini dijadikan pengingat bagi seluruh peserta apel untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dan hati, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadhan yang sudah di depan mata.

Terkait aturan kerja, Alpius menegaskan agar seluruh pegawai memahami betul regulasi Work From Anywhere (WFA) selama bulan Ramadhan. "Kebijakan WFA jangan sampai disalahartikan. Disiplin adalah ruh dari setiap tugas kita. Meskipun jam kerja diatur sedemikian rupa selama Ramadhan, kinerja harus tetap terjaga dan akuntabel," tegas Kakanwil di hadapan seluruh jajaran.

Selain aspek kedisiplinan kantor, Alpius juga menyoroti perilaku ASN di dunia maya. Di tengah kondisi darurat internasional yang sedang berkembang, ia meminta seluruh jajaran Kemenkum Sumbar untuk bijak dalam bersikap dan bertutur kata di media sosial. Hal ini penting demi menjaga citra institusi agar tetap profesional dan netral.

Menutup arahannya, Kakanwil kembali mengingatkan komitmen kebersihan lingkungan kantor setiap hari Kamis. Dengan lingkungan yang bersih dan hati yang suci menyambut Ramadhan, Kemenkum Sumbar optimis dapat terus memberikan pelayanan terbaik yang memberikan rasa aman bagi masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama