Bukittinggi - Dalam rangka melaksanakan tugas terkait Layanan Administrasi Hukum Umum, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat mengunjungi Kota Bukittinggi pada Jum'at (21/02).
Tim Kanwil yang dipimpin oleh Kepala Bidang Adminitrasi Hukum Umum, Febriandi beserta jajaran dan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah mengunjungi Kota Bukittinggi untuk melakukan koordinasi dan membangun sinergitas dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi terkait dengan Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bukittinggi guna memastikan bahwa setiap proses administrasi hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi harapan masyarakat.
Kunjungan pertama dilaksanakan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk koordinasi sekaligus melaksanakan sosialisasi tentang Perseroan Perorangan pada Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
Kegiatan Sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep perseroan perorangan.
Perseroan perorangan adalah bentuk badan hukum yang memberikan kemudahan bagi individu untuk menjalankan usaha secara mandiri karena individu ini disamping sebagai pendiri perseroan juga langsung menjadi Direktur dari Perseroan Perorangan tersebut sehingga segala kebijakan dan keputusan dari usaha tersebut dikendalikan oleh perorangan tersebut.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha baru yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Perorangan khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi.
Kota Bukittinggi memiliki banyak pelaku UMKM yang perlu didorong untuk bertransformasi menjadi lebih profesional menjadi sebuah Badan Hukum.
Menurut data yang ada di Administrasi Hukum Umum baru terdaftar sebanyak 128 Perseroan Perseorangan di Kota Bukittinggi yang telah terdaftar berbentuk Badan Hukum Perseroan Perorangan. Tentunya melalui Sosialisasi kepada Dinas Ini diharapkam menjadi perpanjangan tangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat kepada UMKM Binaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
Kegiatan ini juga merupakan strategi membangun sinergitas dan berkolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan Pelaku Usaha melalui Dinas terkait dalam mengantisipasi dampak efisiensi anggaran.
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi melalui Rahmi Ratna Putri mewakili pimpinan yang mengikuti sosialisasi terkait Perseroan Perorangan ini menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum yang telah menyelenggarakan sosialisai ini dan siap berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelaku UMKM ini dalam hal pendaftaran Perseroan Perorangan ini sehingga diharapkan dapat berdampak besar kepada roda perekonomian UMKM Binaan di Kota Bukittinggi.
Selanjutnya Tim Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan kunjungan untuk monitoring dan evaluasi ke Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bukittinggi.
Tim Kanwil diterima langsung oleh Ketua Pengda INI Kota Bukittinggi, Notaris Hakbar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah Kota Bukittinggi.
Kabid AHU menyampaikan rencana Program Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Tahun 2025 sebagai upaya mengurangi permasalahan Kenotariatan, baik yang sedang berproses maupun potensi permasalahan yang akan terjadi menghadapi situasi dimana terjadi efisiensi anggaran pemerintah khususnya Kementerian Hukum di tahun ini. Hal ini tentunya akan diimplementasikan dengan kolaborasi antara Majelis Pengawas Notaris dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah dan Daerah.
Dalam pertemuan ini ditemukan keluhan yang dihadapi Notaris saat ini adalah sentralisasi fidusia yang tentunya berdampak kepada Notaris di Daerah.
Hal ini sangat berpotensi terjadinya pelanggaran jabatan yang dilakukan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Hal ini sejalan dengan rencana Menteri Hukum RI yang akan menertibkan Notaris yang sengaja berbagi akun yang diharapkan dapat menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sehingga akan menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
