Padang - Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Febriandi, beserta jajaran mengikuti rapat via zoom meeting dengan Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Rabu (02/07).

Kegiatan diawali sambutan oleh Bapak Taufiqurrakhman selaku Direktur Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam sambutanya beliau menjelaskan tugas dan fungsi Direktorat Pidana, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, Direktorat Pidana mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Daktiloskopi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

"Pada hari ini kami fokus untuk mengangkat topik terkait tata kelola adminitrasi terhadap PPNS serta peningkatan layanan diberikan PPNS di wilayah, tata kelola PPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum perlu terus ditingkatkan melalui penguatan regulasi, pembinaan berkelanjutan, serta optimalisasi koordinasi antar-instansi penegak hukum. PPNS memiliki peran strategis dalam penegakan hukum administratif, sehingga dibutuhkan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance" ungkap Taufiqurrakhman.

Tak lupa pula beliau menekankan agar sinergitas antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan layanan terhadap PPNS berjalan secara terkoordinasi, konsisten, dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh Donny Anggoro, selaku Kasubbdit Penyidik Pengawai Negeri Sipil, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pada sesi diskusi, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan yaitu terbatasnya jumlah PPNS aktif yang ada diwilayah, yang disebebkan oleh promosi dan mutasi; Perlunya sinergitas data antara data PPNS aktif dengan yang sudah tidak menjalankan tugas; Setiap PPNS yang baru dilantik diwilayah wajib untuk melapor ke Direktorat Jenderal Administarsi Hukum Umum; untuk kartu aggota PPNS agar bisa dapat dilakukan pencetakan pada kantor wilayah untuk perpepatan layanan kepada PPNS diwilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumateraa Barat selanjutnya akan berkoordinasi ke seluruh instansi terkait yang memiliki PPNS aktif dan memberikan informasi terkait kewajiban pelaporan PPNS aktif ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Mentawai - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, melakukan kegiatan inventarisasi potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah bersama jajaran di Kabupaten Mentawai.

Tim Kanwil Kemenkum Sumbar yang terdiri dari JFT Analis Kekayaan Intelektual, JFT Penyuluh Hukum, dan JFU Kanwil, berkoordinasi dengan Ibu Yuliana selaku Kabid Sarpras, serta Ibu Marliana Simanjuntak, Kabid Ketahanan Pangan sekaligus Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mentawai.

Dalam penyampaiannya, Tim Kanwil menyebut bahwa Mentawai memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar, khususnya pada komoditi pertanian seperti kelapa (kopra), sagu, dan keladi. Potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal karena minimnya pemahaman mengenai Indikasi Geografis, baik di kalangan UKM, masyarakat, maupun pemerintah daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai berkomitmen menggandeng akademisi serta menggandalkan pendampingan dari Kanwil Kemenkumham Sumbar dalam proses pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis, khususnya untuk sagu dan keladi yang merupakan komoditas unggulan daerah.

JF Analis Kekayaan Intelektual menegaskan bahwa perlindungan Indikasi Geografis bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi strategi penguatan ekonomi daerah dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Humas Kanwil Kemenkum)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Berikut hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat periode Juni 2025.

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna layanan yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan penilaian untuk kami. Survei ini menjadi sangat penting bagi kami sebagai evaluasi agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan sepenuh hati ❤️

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti webinar OKE KI #22: Bersama Sekretaris DJKI membahas “ Kekayaan Intelektual dan Industri Pariwisata” yang diselenggarakan oleh DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) secara virtual, Selasa (01/07).

Kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Faisal Rahman, dan JFT Analis Kekayaan Intelektual serta jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Webinar diisi oleh narasumber, Andrieansjah yang merupakan Sekretaris DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Beliau menyampaikan materi tentang Kekayaan Intelektual dan Industri Pariwisata.

Dalam webinar ini dibahas beberapa contoh dari keterkaitan Kekayaan Intelektual dan Industri Pariwisata seperti Jenewa sebagai Kota pembuat jam dengan melibatkan beberapa hak kekayaan intelektual seperti branding (Merk Kolektif, Indikasi Geografis, dan Merek) dan Produk ( Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik).

Adapun beberapa peran KI dalam sektor Pariwisata yaitu meningkatkan pengelolaan perusahaan dan destinasi pariwisata, memperkuat kualitas pengalaman pariwisata dan/atau menyatakan kepatuhan terhadap standar dan protokol untuk membangun kepercayaan diantara wisatawan dan meningkatkan prosedur, meningkatkan nilai pasar dan/atau nilai merek dan reputasi suatu perusahaan, anggota asosiasi, atau daerah tujuan wisata, meningkatkan aliansi strategis dan meningkatkan daya tawar, membedakan destinasi pariwisata, serta produk dan layanannya dari pesaing, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif mereka, mengkomunikasikan nilai - nilai dan visi perusahaan dan destinasi memperoleh pariwisata, menarik investasi khususnya bagi UKM, menciptakan ceruk pasar baru dan menambah promosi penjualan.

Kemudian webinar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Konsultan Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube DJKI Kemenkum.

Webinar dari DJKI memberikan pemahaman yang komprehensif pada jajaran Kanwil mengenai bagaimana hubungan antara kekayaan intelektual dan potensinya untuk meningkatkan potensi pariwisata nasional. Pelaksanaan webinar ini sangat bermanfaat bagi jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam rangka penguatan pengetahuan di Bidang Kekayaan Intelektual.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#KerjaTerlaksana

Mentawai — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan peninjauan ke kawasan wisata Mapaddegat, lokasi pelaksanaan acara Pesona Mentawai. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pengusulan kawasan tersebut sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) tahun 2025, Selasa (01/07).

Tim Kanwil diterima langsung oleh Kepala Bidang Destinasi, Ruben Sirirui. Agenda utama kunjungan ini adalah meninjau kesiapan lokasi serta menginventarisasi data dukung yang diperlukan untuk pengajuan usulan KBKI.

Dari hasil diskusi, diketahui bahwa dalam acara Pesona Mentawai tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya rutin dilaksanakan berbagai lomba seni dan budaya seperti tarian kreasi-tradisional, fotografi, dan kerajinan tangan. Karya-karya dari finalis berpotensi untuk dicatatkan sebagai hak cipta dan menjadi indikator penting dalam penilaian kawasan KBKI.

Kanwil Kemenkum akan segera bersurat resmi kepada Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait untuk meminta data dukung yang diperlukan. Diharapkan, pengusulan KBKI ini dapat mendorong kemajuan pariwisata di Mentawai.

Pelaksanaan Pesona Mentawai tahun 2025 yang direncanakan pada Oktober mendatang diharapkan dapat beriringan dengan penyerahan surat penetapan KBKI jika usulan tersebut disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan korespondensi lanjutan terkait pemenuhan data dukung pencatatan cipta atas karya-karya dalam acara sebelumnya. (Humas Kanwil Kemenkum)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KerjaTerlaksana

#KanwilKemenkumSumbar