Kab. Lima Puluh Kota - Kekayaan alam Kabupaten Lima Puluh Kota kini resmi memiliki "pagar hukum" yang kokoh di kancah nasional. Pada Kamis (05/02/2026), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Gambir Lima Puluh Kota kepada Pemerintah Kabupaten setempat. Penyerahan bersejarah ini dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Witra Porsepwandi, sebagai kado manis bagi para petani gambir setelah sempat tertunda akibat bencana alam di akhir tahun 2025 lalu.

Sertifikat IG ini bukan sekadar lembar kertas, melainkan bukti otentik bahwa Gambir Lima Puluh Kota memiliki kualitas unik yang tidak dimiliki daerah lain. Lista Widyastuti menegaskan bahwa Kemenkum Sumbar berkomitmen penuh mendorong lahirnya potensi baru di daerah ini. "Lima Puluh Kota sangat proaktif. Bersama LPPM Universitas Andalas, kami siap mendampingi pendaftaran potensi lainnya agar memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi bagi daerah," ujar Lista dalam koordinasi yang berlangsung hangat tersebut.

Tak hanya berhenti di gambir, Kemenkum Sumbar kini membidik Tembakau dan Kopi Situjuah sebagai calon kuat Indikasi Geografis berikutnya. Tembakau asal daerah ini bahkan telah menembus pasar Malaysia dan Singapura. Potensi besar ini, jika dipadukan dengan Merek Kolektif untuk produk aren dan kakao, diyakini akan mendongkrak daya saing produk lokal di pasar internasional serta memberikan kepastian harga bagi para petani di lapangan.

Rencana besar pun telah disusun, mulai dari pembangunan pabrik hilirisasi gambir hingga penguatan regulasi daerah untuk menjaga stabilitas harga. Kemenkum Sumbar berkomitmen hadir sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memastikan setiap keringat petani terlindungi oleh hak kekayaan intelektual. Dengan sinergi ini, kekayaan alam Lima Puluh Kota diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan tradisi, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Sawahlunto - Warisan budaya Kota Tambang Sawahlunto kini memiliki "benteng hukum" yang semakin kokoh. Pada Kamis (05/02/2026), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar), Dr. Alpius Sarumaha, menyerahkan Piagam Penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) kepada Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra. Piagam ini secara khusus diberikan untuk Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival (SISSCa), sebuah perhelatan tahunan yang menjadi simbol kreativitas dan identitas masyarakat setempat.

Penetapan SISSCa sebagai kawasan KBKI didasarkan pada indikator kuat, mulai dari terdaftarnya Songket Silungkang sebagai Indikasi Geografis (IG), hingga perlindungan Hak Cipta "Batik Arang Motif Abu Biasting" yang menjadi ciri khas Sawahlunto. Dalam pertemuan hangat di ruang kerja Wali Kota, Alpius Sarumaha menegaskan bahwa penetapan ini adalah langkah awal untuk menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif. "Kami ingin memastikan bahwa setiap karya seni dan merek UMKM di Sawahlunto tidak hanya dikenal dunia, tapi juga terlindungi secara hukum," ujar Alpius.

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menyambut antusias pengakuan ini. Baginya, SISSCa adalah jembatan yang menghubungkan khazanah tradisi heterogen Sawahlunto dengan era modern. Ia berharap kolaborasi ini berlanjut pada penguatan teknis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar seluruh potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kota Tua ini dapat segera diinventarisasi dan dipetakan untuk mendapatkan pelindungan maksimal dari negara.

Ke depan, Kemenkum Sumbar bersama Pemerintah Kota Sawahlunto berkomitmen untuk "menjemput bola" dalam melindungi aset-aset budaya lainnya. Tidak hanya berhenti di sertifikat, sinergi ini akan menyasar para pelaku UMKM dan koperasi desa agar memiliki merek kolektif yang kuat. Dengan identitas hukum yang jelas, Sawahlunto diharapkan dapat terus melestarikan budayanya sekaligus memacu perputaran ekonomi yang menyejahterakan masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Minggu pagi di area Car Free Day (CFD) depan Kantor Gubernur Sumatera Barat tampak lebih meriah dari biasanya. Pada 1 Februari 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar), Dr. Alpius Sarumaha, hadir langsung mengikuti kegiatan Kick Off Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh TVRI. Kehadiran ini menjadi simbol dukungan nyata Kemenkum terhadap ekosistem ekonomi kreatif, khususnya perlindungan hak siar yang menjadi jantung dari industri penyiaran olahraga dunia.

Sebagai pemegang hak siar resmi, TVRI akan menayangkan seluruh pertandingan mulai dari penyisihan hingga final secara luas kepada masyarakat Indonesia. Kemenkum Sumbar memandang momentum ini sebagai peluang emas untuk mengedukasi publik bahwa penyiaran tersebut merupakan bentuk Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi. "Piala Dunia bukan sekadar tontonan, tapi ada hak siar di dalamnya yang harus kita hormati dan lindungi sebagai aset intelektual bangsa," ujar Alpius Sarumaha di tengah kerumunan masyarakat yang antusias.

Partisipasi Kemenkum Sumbar dalam acara publik berskala nasional ini menegaskan posisi instansi sebagai garda terdepan dalam pembinaan kesadaran hukum di daerah. Melalui sinergi dengan TVRI, Kemenkum ingin mengirimkan pesan kuat kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa perlindungan kekayaan intelektual adalah fondasi penting bagi tumbuhnya kreativitas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

Dengan terjaminnya kepastian hukum atas hak siar, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran penyiaran ilegal yang dapat merugikan ekosistem media. Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus mengawal setiap karya intelektual agar memberikan manfaat maksimal, baik bagi para pemegang hak maupun bagi masyarakat penikmat informasi dan hiburan di Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta - Upaya mematenkan identitas produk unggulan Sumatera Barat terus dikebut. Pada Rabu (28/01/2026), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, menyambangi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI di Jakarta. Pertemuan ini membawa misi besar: memastikan Ikan Bilih Danau Singkarak dan Varietas Kelapa Dalam Padang Pariaman mendapatkan pengakuan dunia melalui sertifikasi Indikasi Geografis (IG).

Langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya melindungi warisan alam agar tidak diklaim oleh daerah atau pihak lain. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng Universitas Andalas (Unand) dan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen deskripsi yang kuat. "Tahun 2026 ini kita targetkan Ikan Bilih dan Varietas Kelapa Dalam Padang Pariaman masuk dalam daftar permohonan. Kita ingin kekayaan alam kita punya 'akta lahir' yang diakui secara nasional dan internasional," jelasnya.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman Taman, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi Kemenkum Sumbar dengan akademisi dan pemda. Ia juga menyarankan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dioptimalkan sebagai wadah pendaftaran merek kolektif bagi pelaku usaha kecil. Dengan merek kolektif, UMKM di desa-desa bisa memiliki satu identitas merek yang kuat secara hukum, sehingga lebih mudah menembus pasar ritel modern.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkum Sumbar berkomitmen memberikan pendampingan teknis langsung kepada pengurus koperasi dan kelompok masyarakat. Sinergi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Sumatera Barat. Jika Ikan Bilih dan produk unggulan lainnya sudah terlindungi, maka nilai ekonomi produk tersebut akan melonjak, membawa kesejahteraan bagi para nelayan, petani, dan masyarakat di sekitar Danau Singkarak serta Padang Pariaman.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Memasuki tahun anggaran baru, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) bergerak cepat menyelaraskan strategi pengembangan aparatur. Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, bersama para pimpinan tinggi lainnya, Kemenkum Sumbar mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Tahun 2026 secara virtual pada Selasa (27/01/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh BPSDM Hukum ini menjadi kompas bagi seluruh pegawai dalam memetakan jenjang karier yang lebih terencana dan transparan.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam arahannya menegaskan bahwa penilaian kompetensi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi utama dari Manajemen Talenta. Pesan ini ditangkap kuat oleh Kemenkum Sumbar sebagai momentum untuk menjadikan pengembangan kompetensi sebagai budaya kerja, bukan lagi sekadar formalitas tahunan. Dengan sistem ini, setiap pegawai memiliki peluang yang sama untuk berkembang asalkan memiliki potensi dan keunggulan yang nyata.

Dalam sosialisasi tersebut, para pakar dan asesor memaparkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 telah melampaui target, namun tantangan di tahun 2026 akan jauh lebih dinamis. Implementasi manajemen talenta kini didukung oleh kurikulum yang modern dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan setiap aparatur secara real-time. Hal ini dilakukan agar setiap posisi di kementerian diisi oleh sosok-sosok yang tepat di waktu yang tepat (the right man on the right place).

Menutup kegiatan, Kakanwil Kemenkum Sumbar menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran untuk terus belajar dan berinovasi. Dengan pemahaman yang matang mengenai mekanisme penilaian ini, diharapkan ASN Kemenkum Sumbar tidak hanya unggul secara administrasi, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalisme yang tangguh dalam melayani masyarakat. Semangat transformasi ini menjadi bukti bahwa Kemenkum Sumbar siap mencetak talenta-talenta terbaik untuk masa depan hukum Indonesia.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar