Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Era Baru Keadilan: Kemenkum Sumbar Bedah UU KUHAP 2025 Bersama Wamenkum

Pi7 image tool

Padang - Wajah hukum Indonesia resmi bersolek menuju sistem yang lebih humanis dan modern. Pada Kamis (29/01/2026), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) yang dipimpin langsung oleh Dr. Alpius Sarumaha mengikuti Webinar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara virtual. Kegiatan bertajuk “KUHAP dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional” ini menjadi penanda dimulainya transformasi besar dalam cara negara menangani perkara pidana.

Pi7 image tool 1

Hadir sebagai narasumber utama, Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa KUHAP 2025 merupakan pasangan tak terpisahkan dari KUHP baru (UU 1/2023). Beliau menekankan bahwa aturan ini membawa angin segar bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). "KUHAP 2025 bukan hanya soal teknis penangkapan, tapi tentang penguatan peran advokat dan pengenalan mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah yang bisa menyingkat proses peradilan tanpa menghilangkan rasa keadilan," ungkap Wamenkum dalam paparan materinya.

Pi7 image tool 2

Pi7 image tool 3

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Kick Off Program Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Hukum Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenkum tidak hanya fokus pada regulasi, tapi juga pada kesiapan mental dan intelektual petugas di lapangan. Selain membahas perlindungan saksi dan tersangka, sosialisasi ini juga menyentuh poin krusial seperti deferred prosecution agreement bagi korporasi yang terlibat perkara hukum.

Pi7 image tool 4

Bagi Sumatera Barat, pemahaman mendalam mengenai KUHAP baru ini menjadi kunci untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih pasti bagi masyarakat. Dr. Alpius Sarumaha beserta para Kepala Divisi berkomitmen untuk segera meneruskan literasi hukum ini ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Sumbar. Harapannya, saat undang-undang ini berlaku penuh, seluruh perangkat hukum di Ranah Minang sudah satu frekuensi dalam mewujudkan peradilan yang jujur, transparan, dan berkeadilan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725    Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat  
PikPng.com phone icon png 604605    (0751) 7055471
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


      linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat 
 

(0751) 7055471 / (0751) 7055510

  kanwilsumbar@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI