Bukittinggi – Tim Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi sambangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bukittinggi.

Disambut baik oleh Kepala KPKNL Bukittinggi, Andi Soegiri, kedatangan Kadivmin Ramelan beserta tim pengelola keuangan dimaksudkan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi beberapa hal yaitu terkait penghapusan barang milik negara (BMN) berupa konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pasaman dan perencanaan pemanfaatan Eks Lapas Bukittinggi.

Ramelan mengatakan, Ia bersama tim pengelola keuangan kanwil kemenkumham sumbar ingin mengetahui sejauh mana proses tahapan demi tahapan yang akan dilalui guna pemanfaatan ataupun penghapusan barang milik negara dapat berjalan secara efektif.

“Saat ini diketahui pada pencatatan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar terkait pelelangan BMN terhadap KDP Lapas Wanita Pasaman tersebut dengan nilai perolehan sebesar Rp. 2.810.836.950,-“. Katanya

Menanggapi hal tersebut, Andi menanggapi bahwa Proses lelang yang akan dilaksanakan dengan ketentuan pencatatan limit sebesar Rp. 36.360.000,-.

“Kami dari Tim KPKNL Bukittinggi telah melakukan penilaian BMN terkait dengan hal tersebut dengan limit sebesar Rp. 36.360.000,-, hal tersebut berdasarkan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-36/MK.06/KNL.03.01/2024 tanggal 26 Maret 2024”. Ujarnya

Ia menambahkan, pengelola keuangan dan BMN segera menyiapkan dan melengkapi dokumen usulan lelang dan mengupload data dukung usulan lelang melalui website lelang www.portal.lelang.go.id secepat mungkin.

Lebih lanjut, Ramelan juga mengatakan perencanaan pemanfaatan Eks Lapas Bukittinggi yang akan dikelola oleh pihak ketiga, dimana lokasi Eks Lapas tersebut berada pada Jl. Perintis Kemerdekaan yang mana merupakan jantung kota Bukittingg. Sayangnya saat ini BMN tersebut dalam kondisi idle.

“Pentingnya upaya optimalisasi aset yang saat ini idle tersebut dengan jumlah dan nilai aset negara yang cukup besar berpotensi untuk dapat dioptimalkan memberikan kontribusi terhadap Negara dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan sosial”. Ujar Ramelan

Dalam diskusi tersebut, Andi memberikan usulan agar pengelola keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Sumbar segera menyurati KPKNL untuk mengajukan permohonan penilaian sewa Eks Lapas Bukittinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Diskusi yang dilangsungkan selama 2 (dua) hari yang dimulai dari Senin hingga Selasa (29-30/04/2024) tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi, dan Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi tentang hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Syamsuriul sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, (Selasa, 30 April 2024) terus melakukan penyuluhan hukum terhadap WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Padang,

Yang diikuti oleh 50-an orang WBP. Penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap  hari Selasa. Pada kali ini tema penyuluhan hukum yang diberikan adalah tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945.

Kajian kali ini menggunakan pendekatan historis dan normatif. Hal ini dimaksudkan agar WBP memiliki pengetahuan dan wawasan tentang negara sendiri, serta memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, sehingga tidak muncul pola pikir provokatif dan separatis.

Padang, Senin / 29 April 2024 Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melaksanakan Fasilitasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah untuk Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Rancangan Peraturan Walikota Pariaman yang dibuka dan dipimpin oleh Ruliana Pendah Harsiwi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dimoderatori oleh Yeni Nel Ikhwan selaku Kasubbid FPPHD/Perancang Ahli Madya.

Rapat Fasilitasi ini dibagi 2 (dua) antara lain :

1.Pukul 09.00 s.d Selesai dilaksanakan Fasilitasi Harmonisasi Raperwako Pariaman tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol dan Raperda Kabupaten Agam tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

2.Pukul 14.00 s.d Selesai dilaksanakan Fasilitasi Harmonisasi Raperda Kota Sawahlunto tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Raperda Kabupaten Agam tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Rapat ini dihadiri langsung dari Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Hasil harmonisasi disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2045 yang diajukan untuk proses pengharmonisasian, dapat disampaikan bahwa terkait kewenangan pembentukan dan penyusunan perangkat daerah merupakan delegasi langsung yang diberikan kepada pemerintah daerah yang diamanatkan dalam dalam 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –undang dinyatakan bahwa “RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.”

Kemudian dalam pasal 13 ayat (2) UU 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga menyatakan bahwa “RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa “Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir”.

Proses pengharmonisasian ini sangat penting untuk dilakukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, karena merupakan proses yang diharapkan dapat menciptakan peraturan yang dibentuk selaras, serasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat mewujudkan rancangan peraturan yang efektif, efisien dan aspiratif. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah berlangsung pertemuan arisan Kanwil Kemenkumham Sumbar pada Senin (29/4). Acara arisan di tahun 2024 merupakan pertemuan perdana bersama Ibu Ketua Dharma Wanita Kumham Sumbar, Ny. Tiko Amrizal sejak pisah sambut tanggal Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil kemenkumham Sumbar pada  26 Mei 2024 lalu.

Pertemuan ini diikuti secara langsung oleh Perwakilan Pimti Pratama, Ruliana Pendah Harsiwi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Pengurus dan anggota Dharma Wanita dari para istri pegawai dan pegawai wanita pada Kantor Wilayah.

Kegiatan dibuka oleh Ibu Pendah sebagai tuan rumah  pelaksana pertemuan DW kali ini. Arisan hari ini dihadiri pegawai yang memenuhi ruangan aula dengan antusias. Kegiatan dibuka oleh MC formal Laila Elsera dan Informal, Jossica Putri.

\

Ny. Tiko Amrizal memperkenalkan diri dan keluarga kepada seluruh anggota yang hadir. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk ikut menghadiri seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dharma Wanita. Kegiatan yang sebelumnya jarang dilaksanakan untuk dirutinkan kembali minimal 1 kali dalam 2 bulan.

Memasuki acara inti, yakni fashion show DW dengan 7 orang peserta yang terdiri dari perwakilan  tiap-tiap Divisi Kumham Sumbar dengan tema “Kartini” berlangsung meriah. Tak hanya  fashion show,acara juga dimeriahkan dengan pembagian hadiah doorprize yang diundi berdasarkan sistem acak dan dipilih secara spontan dan sistem kuis oleh para pengurus.  Pada akhir kegiatan diumumkan siapa saja yang mendapatkan arisan pada periode ini. (Humas Kemenkumham Sumbar)