Padang - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaksanakan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tema Penyusunan Regulasi sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara daring pada Kamis (24/04).

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP) , Dhahana Putra dan Paparan materi oleh Unan Pribadi selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III. Peserta kegiatan yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Se-Indonesia.

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan menghimbau Seluruh Kepala Kantor Wilayah segera memfasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut regulasi tersebut. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

Padang - Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat T.A 2025 resmi berakhir pada Kamis (24/04). Penilaian kompetensi ini penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkum Sumatera Barat.  

Sutrisno selaku Asesor Ahli Utama BPSDM dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kerja sama yang baik selama 3 hari ini mulai dari persiapan hingga penutupan. Sutrisno yang mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum turut menyampaikan evaluasi terhadap Penilaian Kompetensi di Sumatera Barat.

"Penkom ini dilaksanakan dalam rangka pemetaan pegawai yang selanjutnya disebut asesi ini, sejauh mana kekuatan potensi dan kompetensinya. Hasilnya nanti akan kami sampaikan dalam waktu 21 hari kerja kepada Kakanwil," sebut Sutrisno. 

Dengan adanya penilaian kompetensi ini, diharapkan setiap individu dalam organisasi memiliki peluang untuk berkembang secara profesional dan mendapatkan penempatan yang sesuai dengan kapabilitasnya.

Kanwil Kemenkum Sumbar pun berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, produktif, dan berkinerja tinggi. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera 

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Kamis (24/04).

Koordinasi ini membahas konsultasi Pelaksanaan Analisis Kebijakan Dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra diterima disambut langsung dengan baik oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum Bapak, Dwi Harnanto dan Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum Bapak Muhammad Yani Firdaus beserta jajaran Pada pertemuan ini juga membahas dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum terkait kegiatan utama yang akan dilakukan oleh BSK Tahun 2025 ini tujuannya kepada seluruh Kantor Wilayah seperti : 1. Inventarisasi Permasalahan Hukum dan Pelayanan Publik
* Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) dalam mengidentifikasi berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik di daerah. 2. Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Hukum * Mengkaji efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas kebijakan di tingkat wilayah.

Dengan adanya basis data yang diperlukan sehingga dapat dibentuk kebijakan bidang hukum dan HAM serta pelayanan publik berbasis bukti, penanganan atau penyelesaian masalah-masalah hukum dan HAM serta pelayanan publik secara tepat dan efisien juga siap mendukung kerja-kerja BSK Hukum yang dilaksanakan Kanwil Hukum Sumbar. Harapan dari koordinasi ini BSK Hukum dan Kanwil tetap solid dalam menyelesaikan tugas dan fungsi secara maksimal yaitu dalam upaya menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. Pada tahun 2025, BSK Hukum mencoba merangkai Pemetaaan SIPKUMHAM menjadi dukungan bagi pelaksanaan Analisis Evaluasi dan Implementasi Kebijakan dan disosialisasikan melalui Diskusi Strategi Kebijakan.

Diharapkan isu-isu aktual dalam masyarakat menjadi perhatian dalam penyusunan analisis kebijakan di wilayah. Dengan koordinasi dari pertemuan ini, sebagai tindak lanjut Kanwil Kemenkum Sumbar siap mengawal implementasi strategi kebijakan hukum yang lebih baik di wilayahnya.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan koordinasi dan audiensi ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia pada Kamis (24/04).

Audiensi ini membahas Pelaksanaan Penerapan Harmonisasi Perda maupun Perkada di Wilayah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra disambut langsung dengan baik oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Bapak Dhahana Putra beserta Jajaran. Audiensi ini membahas bahwa melalui penggunaan aplikasi e-Harmonisasi secara nasional, maka Ditjen PP bisa memonitor proses harmonisasi peraturan dan perundang-undangan di unit pusat dan di unit daerah secara menyeluruh, melalui penerapan sistem ini bisa meningkatkan pelayanan publik.

Lalu dilanjutkan dengan pembahasan Tujuan utama dari harmonisasi adalah untuk menciptakan keselarasan, kesinkronan, dan kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Kanwil Kemenkum Sumbar telah memfasilitasi proses pembentukan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) di seluruh daerah di Sumatera Barat.

Audiensi ini menunjukkan komitmen dari semua pihak terkait dalam menciptakan peraturan yang lebih harmonis, sinkron, dan efektif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik juga bagian dari upaya Kemenkum Sumbar memperkuat koordinasi vertikal dengan Ditjen PP dalam rangka optimalisasi peran strategis Kanwil dalam pembangunan hukum daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera