Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat beserta jajaran mengikuti Apel Pegawai dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H/2025 M yang di selenggarakan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual, Rabu ( 09/04) di Hall Kanwil Kemenkum Sumbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi beserta jajaran.Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertindak sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan beberapa poin penting kepada seluruh jajaran. Beliau menekankan pentingnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Asta Cita Presiden dan 17 Program Prioritas. Lebih lanjut, beliau mengingatkan seluruh jajaran untuk memastikan pencapaian target kinerja yang terukur dan relevan, serta menjalankan perjanjian kinerja dengan penuh tanggung jawab.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utama, di mana Yusril Ihza Mahendra mengingatkan untuk menghindari praktik markup serta melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, efektif, dan efisien. Tak lupa beliau juga menekankan urgensi dalam menjalankan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui acara ini, diharapkan tali silaturahmi antar pegawai semakin erat dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat semakin meningkat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra bersama Koordinator Pembinaan Hukum/Penyuluh Hukum Ahli Madya, Mainofri berserta Fungsional Penyuluh Hukum menggelar rapat persiapan pelaksanaan perjanjian kerjasama bantuan hukum antara Kanwil Kementerian Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi pada Selasa (08/04). 

Kakanwil menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum dengan OBH harus sesuai dengan aturan. Kepada setiap OBH yang teakreditasi mendapatkan anggaran, sesuai dengan kelas dan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh BPHN," sebut Alpius.

Kantor Wilayah melaksanakan perjanjian kerjasama sebagai bentuk perwakilan pemerintah pusat di daerah. Setiap pelaksana kegiatan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan.  

Selanjutnya Kakanwil juga menyampaikan menjaga sinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait dalam setiap kegiatan. Seperti dalam pelaksaan layanan Bantuan Hukum Gratis dan Penyampaian informasi dan produk hukum melaui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), begitu juga kerjasama dengan jajaran lain di Kantor Wilayah agar dapat berjalan dengan lancar dan baik.  

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program pembinaan hukum nasional di wilayah, diperlukan penyamaan persepsi serta penguatan kolaborasi dan sinergitas antara pihak di wilayah.

Pemenuhan Layanan Akses Terhadap Keadilan, Melakukan kajian dan pembahasan terkait besaran anggaran bantuan hukum dan cara perhitungan capaiannya agar tepat dan akuntabel.

Penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 09 April 2025 mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar rapat persiapan akhir pada Selasa (08/04).

Rapat bersama ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Barat bersama jajaran.

Rapat persiapan akhir ini bertujuan mematangkan kembali terkait teknis penyambutan, penyusunan substansi sambutan yang mewakili keempat kantor wilayah hingga membahas isu-isu penting yang akan disampaikan kepada DPR.

Kunjungan Komisi XIII DPR-RI ini bertujuan menggali permasalahan di lapangan seputar penegakan hukum, kondisi Lapas, Layanan Keimigrasian hingga perlindungan HAM. DPR juga menerima aspirasi langsung dari berbagai pihak, termasuk masukan penting dari Komnas HAM Perwakilan Sumbar, demi merumuskan kebijakan yang lebih responsif ke depan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Rapat Koordinasi Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dan Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum secara virtual, Kamis (27/03).

Rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Faisal Rahman beserta jajaran. Rapat bertujuan untuk memberikan informasi terbaru pada Kantor Wilayah dalam mengikuti dan membuat karya aransemen mars KI.

Direktur Hak Cipta Desain Industri Agung Damarsasongko menyampaikan bahwa pelaksanaan Apresiasi Aransemen Terbaik Mars KI Berbasis Musik Tradisi Nusantara dilakukan perubahan jadwal. Perubahan tersebut di antaranya dijadwalkan sudah dilakukan penilaian pada bulan April, diundur menjadi bulan Mei. Direktur HCDI juga mengharapkan Kanwil yang belum sesuai dengan ketentuan, dapat memperbaiki aransemen sesuai pedoman yang berlaku dan dapat mencantumkan nama komposes mengingat karya aransemen perlu dilindungi sebagai ciptaan.

Selain itu, Direktur Agung mengingatkan bahwa terdapat beberapa kekeliruan dari beberapa kanwil dalam membuat rekaman dan aransemen. Ada Kanwil yang menggunakan Mars DJKI sehingga tidak sesuai dengan ketentuan lomba. Ia juga mengharapkan Kanwil dapat memperbaiki aransemen sesuai pedoman yang berlaku.

Setelah membahas mengenai Aransemen Terbaik Mars KI Berbasis Musik Tradisi Nusantara, rapat dilanjutkan dengan bahasan Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual. Agung menyampaikan Kawasan Berbasis KI merupakan wilayah yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat atau pelaku usaha di dalamnya. Kawasan ini bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang mencakup karya cipta, desain industri, merek, serta Kekayaan Intelektual Komunal. Kawasan berbasis karya cipta dapat mencakup pengembangan dari objek ciptaan yang bersinggungan dengan KIK, di mana karya yang dihasilkan menjadi identitas dan potensi ekonomi kawasan tersebut.

Di akhir rapat, Agung kembali mengingatkan tidak ada kekeliruan kembali mengenai pelaksanaan Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah