Padang –Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Daerah (PAW MPD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkugan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Selasa (22/04).

Hadir 8 (delapan) orang pejabat yang dilantik yakni 2 (dua) orang anggota MPW Sumatera Barat, 1 (satu) anggota PMD Kota Pariaman, 1 (satu) anggota MPD Kabupaten Muara Sijunjung, 2 (dua) orang PPNS pada Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Barat, 1 (satu) PPNS pada Dinas pangan Prov. Sumatera Barat dan terakhir 1 (Satu) PPNS pada Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I

Dilatik langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Alpius Sarumaha, dalam sambutannya menyampaikan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris bertujuan untuk mewujudkan prinsip hukum yang menjamin terpenuhinya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran sebagaimana diharapkan oleh masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Peningkatan penguatan kelembagaan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga pengawas yang merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum, turut berperan mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dibidang pelayanan publik dalam rangka optimalisasi kinerja. 

Adapun tugas PPNS antara lain menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang tertentu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

PPNS sebagai institusi di luar POLRI bertugas untuk membantu tugas-tugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan sehingga jelas bahwa kendali atas proses penyidikan oleh PPNS berada pada tataran membantu, sedangkan kedudukan Institusi Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas). Menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu berkoordinasi dengan penyidik utama yaitu POLRI.

“Kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik saya ucapkan selamat. Marilah kita bersama-sama bekerja di bidang tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Hasil pekerjaan yang kita laksanakan dengan baik, merupakan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa dan negara”, tutur Alpius menutup sambutannya.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengadakan rapat penyusunan rundown terkait pelaksanaan kunjungan kerja dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum RI ke Sumatera Barat, Senin (21/04).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bung Hatta Kanwil Kemenkum Sumbar tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, diikuti oleh jajaran Bidang Pelayanan KI. Turut hadir sebagai undangan rapat Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendra Kurnia Putra, Kepala Bidang Pelayanan AHU Febriandi, serta Fungsional Penyuluh Hukum pada Kanwil Kemenkum Sumbar.

Dalam penyampaiannya, Kadivyankum menekankan perlunya kolaborasi aktif tidak hanya dari internal Kanwil Kemenkum, namun juga stakeholder terkait yang akan dikunjungi oleh tim dari DJKI yang direncakan pada tanggal 28 hingga 30 April 2025.

“Kunjungan Dirjen KI dititik beratkan pada penguatan peran Kemenkum dalam perlindungan Indikasi Geografis di Sumatera Barat. Artinya tinggal satu pekan lagi waktu persiapan. Diharapkan dalam rapat ini kita dapat merumuskan bahan apa yang perlu dipersiapkan dan diperlukan oleh tim dari DJKI, serta penyusunan rundown sudah dapat diselesaikan,” pinta Kadivyankum.

Dalam rapat, disusun dan ditunjuk penanggung jawab pada setiap sesi kunjungan untuk memastikan kesiapan lokasi. Koordinator Fungsional Perancang Madya Yeni Nel Ikhwan diminta kesediaan untuk berkoordinasi dengan sekretariat daerah dari kabupaten-kota yang akan dikunjungi, memastikan kesediaan kepala daerah dan perangkat OPD dapat menerima kunjungan tim pada hari pelaksanaan.

Kadiv PPPH Hendra menyampaikan terkait peran-serta dalam pendistribusian surat pada sekretariat daerah, jajarannya melalui Koordinator Perancang Yeni Nel siap melakukan korespondensi tersebut. Kadiv Henda menambahkan perlu diperjelas ruang lingkup tujuan ke pemerintah daerah agar dapat disampaikan secara spesifik saat penyampaian surat nantinya.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#AksiNyataSejahtera

Padang – Dalam menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum yaitu Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum memberikan layanan kepada Masyarakat berupa pencetakan Apostille, Senin (21/04).

Salah satu Pelayanan yang bersifat langsung kepada masyarakat diberikan berupa Pendaftaran dan Pencetakan Legalisasi, Apostille, Pendaftaran Perseroan Perorangan, Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan.

Pencetakan Sertifikat Apostille dibutuhkan oleh pemohon untuk keperluan mengikuti kegiatan social di Jerman dan pengurusan pernikahan menikah di Pakistan.

Selain Pencetakan Apostille, Kanwil juga memberikan pelayanan konsultasi kepada masyarakat  terkait pendaftaran perkumpulan untuk Ojol (Ojek Online). Kanwil memberikan informasi yang detail kepada pemohon terkait tata cara pendaftaran perkumpulan yang dimulai dari pembuatan Akta Notaris yang memuat anggaran dasar dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti data pendiri dan surat domisi. Jika disetujui Kementerian Hukum menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan sebagai tanda bahwa perkumpulan resmi berbadan hukum. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar pertemuan rutin, Senin (21/04).

Pertemuan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini ini berlangsung hangat di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sumbar.

Ketua DWP Kanwil Kemenkum Sumbar, Suryanti Alpius, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya membangun hubungan yang erat antar anggota, saling mendukung, serta bertukar pikiran, pengalaman, dan pengetahuan.

"Pertemuan ini menjadi ajang bagi kita semua untuk berkaca dari perjuangan Kartini, memproyeksikan visi kedepan bagaimana kartini dapat melihat peluang dan menumbuhkan semangat habis gelap terbitlah terang bagi seluruh wanita di indonesia dan menumbuhkan semangat kita juga untuk terus meningkatkan kualitas sebagai istri asn dengan tujuan akhir untuk mendukung suami dalam pekerjaannya”, ujar Suryanti.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa DWP Kanwil Kemenkum Sumbar telah membentuk kepengurusan masa bakti 2025 dan merancang program kerja ke depan akan difokuskan ke dalam tiga bidang utama, yakni ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Pertemuan rutin mendatang pun akan disesuaikan dengan pembidangan tersebut agar kegiatan lebih terarah dan bermanfaat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kuis cerdas cermat, rangkaian kegiatan ramah tamah dengan seluruh anggota DWP serta peresmian ruangan sekretariat DWP yang disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Sebelum peresmian, Kakanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, menyampaikan bahwa dengan disediakannya ruang sekretariat DWP hendaknya menjadi penyemangat bagi anggota untuk menjalankan programnya.

Dengan adanya pertemuan rutin ini, diharapkan DWP Kanwil Kemenkum Sumbar semakin solid dan berdaya guna dalam mendukung tugas-tugas organisasi dan keluarga besar Kemenkum. (Humas Kemenkum Sumbar)

#harikartini

#kementerianhukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#AksiNyataSejahtera