Padang – Masyarakat Sumatera Barat kini bisa mengharapkan layanan hukum yang lebih pasti dan transparan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar), Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., memimpin langsung jajarannya dalam agenda Evaluasi dan Penyempurnaan Standar Pelayanan yang digelar secara virtual pada Senin (23/02/2026).
Kegiatan strategis ini merupakan langkah nyata Kemenkum Sumbar dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap prosedur layanan, mulai dari Administrasi Hukum Umum hingga Kekayaan Intelektual, memiliki kepastian waktu dan biaya yang transparan sehingga masyarakat tidak lagi merasa bingung saat berurusan dengan kantor wilayah.
Dalam arahannya, perwakilan KemenpanRB menekankan bahwa standar pelayanan harus terus diperbarui agar selaras dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan kecepatan. Menanggapi hal tersebut, Alpius Sarumaha menginstruksikan timnya untuk memetakan seluruh jenis layanan secara detail. "Kita ingin masyarakat merasakan kehadiran negara melalui layanan yang responsif. Standar yang kita susun hari ini harus menjadi jaminan kepuasan publik di Sumatera Barat," tegasnya di sela-sela rapat.
Pada hari pertama ini, Kemenkum Sumbar berhasil melakukan inventarisasi berbagai jenis layanan termasuk bantuan hukum. Hasil pemetaan ini akan menjadi pijakan kuat untuk menyusun standar pelayanan yang lebih komprehensif dan seragam di seluruh satuan kerja. Dengan standar yang lebih segar dan terstruktur, Kemenkum Sumbar optimis dapat menghadirkan birokrasi yang lebih bersih, efektif, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
