Padang – Berdasarkan data OMSPAN per 16 Januari 2025 Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2024, realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp11,20 Triliun Atau 140,29% dari target sebesar Rp7,58 Triliun Jadi penyerapannya Rp97,97 dan PNBP nya naik 140%.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta pada kegiatan Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2024 secara virtual, Senin (20/01/2024).
Disamping itu, Kemenkumham juga telah merealisasikan belanja sebesar Rp20,89 Triliun Atau Rp97,97% dari total belanja sebesar Rp21,32 Triliun.
“Kami berharap seluruh unit kerja yang mengelola anggaran tersebut dapat menata usahakan dokumen secara optimal serta menyajikan data secara akurat, akuntabel, dan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan,” ujarnya
Ia mengingatkan jajaran untuk melakukan percepatan pengisian tidak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI secara tepat waktu sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan tim pemeriksaan BPKRI terkait dengan pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK RI ini.
Nico mengutarakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi komunikasi kepada seluruh unit utama dan kantor wilayah yang menjadi objek pemeriksaan dalam mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
“Kita semua tentunya menginginkan bahwa laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 dapat kembali meraih opini WTP untuk yang ke-16 kalinya,” harapnya
Ia berpesan kepada seluruh jajaran di unit pusat, kantor wilayah dan unit pelaksanaan teknis yang menjadi objek pemeriksaan agar bersikap kooperatif, informatif, responsif dan tepat waktu dalam pemenuhan data, dokumen dan kehadiran personil sesuai permintaan tim pemeriksa BPK RI sehingga pemeriksaan berlangsung dengan baik, lancar, efisien dan efektif.
Kegiatan Soft Entry Meeting BPK RI ini dihadiri oleh perwakilan BPK RI sebagai penanggung jawab, Ida Irawati, dan turut juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hasran Sapawi, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Febriandi, dan jajaran pengelola keuangan Kantor Wilayah. (Humas Kemenkum Sumbar)
