Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha memberikan pembekalan terhadap 26 orang Wali Nagari / Kepala Desa peserta Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025.
Kegiataan ini didampingi Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra dan Fungsional Penyuluh Hukum serta Fungsional Umum Bagian Pembinaan Hukum pada Jumat (23/05). Dalam arahannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa PJA adalah penghargaan kepada kepala desa/ lurah/ wali nagari yang berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.
"Peacemaker Justice Award (PJA) adalah penghargaan yang diberikan kepada kepala desa/ lurah/ wali nagari yang berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya secara nonlitigasi. Penghargaan ini juga diberikan kepada desa yang mendorong program desa/ kelurahan/ nagari sadar hukum dan mendukung program prioritas Pemerintah serta telah mendapatkan penilaian terhadap aktualisasi paralegal academy," terang Alpius.
Peacemaker Academy merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi kepala desa/ lurah/ wali nagari dalam membantu penyelesaian konflik dalam masyarakat. Keuntungan mengikuti PJA dan Pembentukan Posbankum bagi Desa/ Kel/ Nagari :
1.Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa/ kel/ nagari;
2. Meningkatnya kreativitas kepala desa/ lurah/ wali nagari untuk berinovasi mengembangkan dan membangun desa/ kelurahan/ nagari;
3. Terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
4. Meningkatkan kemandirian dan pengetahuan hukum warga masyarakat, serta membuat terobosan kebijakan dan program dalam memajukan Desa/Kel/ Nagari; dan
5. Meningkatnya penguatan layanan bantuan hukum non litigasi hingga ke tingkat desa/kelurahan/nagari.
PJA 2025 merupakan ajang dalam memberikan apresiasi dan motivasi serta mendorong dedikasi para kades/ lurah/ wali nagari yang telah berjasa menyelesaikan sengketa di wilayah serta bekerja dengan penuh pengabdian dan karya terbaiknya untuk turut menjaga stabilitas kamtibmas dalam kehidupan masyarakat desa yang sadar dan patuh pada hukum, rukun, damai, tenteram, serta memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
