Padang, Kakanwil Kemenkum Sumbar Alpius Sarumaha, didampingi Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra mengahadiri secara langsung di Graha Pengayoman acara Launching Pos Bantuan Hukum dan Portal Informasi Bantuan Hukum, Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dan Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training) serta Penandatangan Perjanjian Kerja Sama. Fungsional Penyuluh Hukum dan Fungsional Umum Bagian Pembinaan Hukum menghadiri secara hybrid di Aula Imam Bonjol. (05/06/2025).
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mien Usihen, dalam laporanya menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum yang lebih dekat dan lebih mudah melalui Pos Bantuan Hukum, mendukung transformasi digital layanan bantuan hukum dengan menyediakan portal informasi lanyanan hukum yang terintegrasi. Membangun kapasitas peserta pelatihan untuk menjadi paralegal dan juru damai desa yang efektif pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan, Indonesia menganut system hukum yang beragam, kita mengenal Sistem Hukum Civil Law, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam. Kegiatan ini penting untuk menjawab tantangan terkait bahwa akses keadilan adalah merupakan hak seluruh warga negara. Negera harus hadir dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Hari ini sudah ada 777 OBH yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum, sekali tiga tahun dilakukan akreditasi. Idealnya kita harus memiliki pos bantuan hukum sesuai jumlah desa yang ada. Peningkatan literasi hukum, penyuluhan hukum bagi masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Hukum, Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Pimpinan Tinggi Pratama, Kakanwil Kemenkum seluruh Indonesia, Ketua Organisasi Bantuan Hukum, Peserta Pelatihan Paralegal dan Peacemaker Training.
Kegiatan Pelatihan Paralegal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis, dan Aktualisasi Peran Paralegal. Pos Bantuan Hukum adalah Pos Pelayanan Hukum yang ada di Desa/Keurahan sebagai jaminan tersedianya layanan hukum yang mudah di akses oleh masyarakat. setidaknya setiap Kecamatan memiliki 1 (satu) Desa/Kelurahan yang tersedia Pos Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum baik untuk desa/kelurahan itu sendiri maupun desa/kelurahan lain dengan aktor utama setiap orang yang berperan sebagai Paralegal. Penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
