Padang - Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat Alpius Sarumaha, mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang mengangkat tema “Analisis Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (MKN)”.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, secara virtual melalui Zoom Meeting dan terpusat di Aula Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, S.IP., M.Si., Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, S.H., M.E., dan Wakil Ketua MKN Wilayah Kalimantan Barat Petrus Yani Sukardi, S.H. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), akademisi, notaris, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, SES BSK Dwi Harnanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil analisis kebijakan di bidang kenotariatan agar dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan baru dan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menambahkan bahwa BSK akan meninjau kembali pelaksanaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 yang telah berjalan selama empat tahun, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan tren positif berupa peningkatan kinerja notaris dan penurunan laporan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum optimalnya pedoman teknis dan perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih solid. Oleh karena itu, diskusi ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama dalam memperkuat kebijakan kenotariatan ke depan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, dalam paparannya menegaskan bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengawasan terhadap profesi notaris.
Meskipun kebijakan ini telah diterima dengan baik oleh para pemangku kepentingan, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan. Ia menilai bahwa reformasi kebijakan yang komprehensif dan adaptif sangat diperlukan sebagai wujud kehadiran negara dalam memperkuat keadilan, kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai bagian dari sistem hukum nasional. (Humas Kemenkum Sumbar)
Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar
