Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaporan Laporan Target Kinerja (Tarja) B01 hingga B04 dan Persiapan Pemenuhan Tarja KI Periode B05, Rabu (07/05). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar, dipimpin langsung oleh Kadiv Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan KI Faisal Rahman, serta jajaran Bidang Pelayanan KI.
Beberapa butir yang diagendakan dan menjadi bahasan rapat di antaranya evaluasi penyampaian Tarja dari B01 hingga B04 pada Bidang KI. Di hari sebelumnya, data dukung yang dimintakan tersebut sudah disampaikan pada bagian pelaporan DJKI. Namun demikian, perlu dilakukan penyusunan rencana kerja dalam rangka pemenuhan Tarja pada B05 mengingat telah berjalan pekan pertama bulan Mei 2025.
Beberapa catatan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum di antaranya perlu sinergi dalam pemenuhan Tarja pada periode B05 dan periode selanjutnya, karena data dukung yang dimintakan sudah dalam bentuk kegiatan yang lebih bersifat teknis. Diterangkan Kadivyankum bahwa pemenuhan Tarja hendaknya dapat mencapai angka seratus persen. Hal ini dapat terwujud dengan kontribusi aktif seluruh jajaran Bidang KI.
Pada butir Tarja mengenai perlindungan produk unggulan daerah misalnya, sudah dimintakan pelaksanaan sosialisasi pada UMKM yang ada di wilayah. Pelaksanaan melalui zoom atau daring menjadi tantangan bagi jajaran Bidang KI. Kadivyankum menginstruksikan agar segera dipersiapkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana daduk tarja tersebut dengan melakukan koordinasi ke instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pembina UMKM di wilayah.
Selain bahasan mengenai Tarja, Kadivyankum juga mengingatkan bahwa terdapat beberapa permintaan data dari DJKI seperti rincian anggaran biaya rencana pendanaan kegiatan, serta pengusulan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual. Untuk data-data dimaksud agar dapat segera disusun dan disampaikan pada DJKI. Terkait kedua hal dimaksud, Kadivyankum menyampaikan pada petugas yang ditunjuk untuk tidak bekerja sendiri, tapi turut melibatkan anggota Bidang KI lainnya agar dapat menghasilkan rumusan dan usulan yang optimal.(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
