Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum Umum melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Barat. Kegiatan ini bertempat di Padang dan dihadiri oleh perwakilan Kanwil serta jajaran Pengwil INI Sumbar, Selasa (29/07). Agenda utama dalam pertemuan ini meliputi pembahasan pengisian kuisioner Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), pelaporan fidusia, penyampaian laporan bulanan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), pemutakhiran data notaris, serta inventarisasi permasalahan kenotariatan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Febriandi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akurasi data dan penguatan tata kelola notaris di daerah. “Berdasarkan data pada sistem AHU Online, terdapat 630 notaris yang terdaftar di Sumatera Barat, namun hanya 540 yang tercatat aktif. Setelah kami lakukan verifikasi, data faktual menunjukkan hanya 526 notaris yang benar-benar menjalankan tugas. Ini menunjukkan perlunya verifikasi ulang secara menyeluruh, dan kami mohon dukungan penuh dari Pengwil INI untuk proses pendataan lanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Kanwil juga menekankan pentingnya konsistensi notaris dalam menyampaikan laporan bulanan, baik untuk fidusia maupun laporan kepada MPD. “Laporan tetap wajib disampaikan, meskipun bersifat nihil, sebagai bentuk tanggung jawab profesi. Kami juga meminta Pengwil segera mengusulkan nama-nama untuk PAW anggota MPD yang telah meninggal dunia, serta menunjuk empat perwakilan notaris yang bisa menjadi mitra komunikasi di lapangan,” tambah Febriandi.
Ketua Pengwil INI Sumatera Barat, Novrial Bahrun, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan menyambut baik upaya Kanwil dalam melakukan pembenahan data dan penguatan koordinasi. “Kami mengapresiasi sinergi yang sudah berjalan. Surat Keputusan Pengwil sudah kami tandatangani dan akan segera disampaikan ke Kanwil. Ke depan, kami berharap pembinaan terhadap notaris dapat dilakukan secara preventif, agar potensi pelanggaran bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.
Dalam forum ini, Pengwil juga menyampaikan beberapa permasalahan aktual yang dihadapi oleh notaris, seperti masih adanya notaris yang belum mengisi PMPJ, pendaftaran fidusia atas objek di Kota Padang yang dilakukan oleh notaris dari luar wilayah, perlunya kejelasan kewajiban roya fidusia, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pendaftaran fidusia. Selain itu, disampaikan pula bahwa masih ditemukan kendala dalam pembukaan blokir data perseroan meskipun pelaporan Beneficial Ownership (BO) telah dilakukan sesuai ketentuan, dengan waktu tunggu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan.
Menanggapi hal tersebut, Febriandi menyatakan bahwa seluruh masukan dari Pengwil akan ditindaklanjuti secara proporsional. Ia menjelaskan bahwa akses PMPJ memang telah ditutup per 16 Juli 2025 dan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU terkait langkah-langkah lanjutan. “Jika ada akun yang terblokir, mohon datanya disampaikan ke kami agar bisa kami teruskan ke pusat. Untuk masalah fidusia, ini sudah jadi perhatian nasional karena berdampak pada penerimaan negara di daerah. Kami juga sedang mengangkat isu ini dalam forum koordinasi pusat,” jelasnya.
Terkait permasalahan roya fidusia, Febriandi menegaskan bahwa meskipun kewajibannya berada pada debitur dan kreditur, peran notaris sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada para pihak agar proses roya dilakukan segera setelah pelunasan. Ia juga menyarankan agar setiap persoalan administratif, termasuk terkait pemblokiran data akibat pelaporan BO, dilaporkan secara tertulis ke Kanwil untuk ditindaklanjuti ke pusat.
Menutup kegiatan, tim kanwil Kemenkum Sumbar menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk menyelenggarakan rapat koordinasi lanjutan bersama para notaris, terutama jika tersedia dukungan anggaran, guna memperkuat komunikasi dan mencari solusi bersama atas permasalahan di lapangan. Koordinasi dan sinergi yang baik antara Kanwil dan Pengwil INI diharapkan terus terjaga dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi notaris secara profesional dan akuntabel di wilayah Sumatera Barat.(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
