Solok – Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan kegiatan koordinasi lintas sektor di Kabupaten Solok, Kamis (15/05).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Febriandi serta jajaran, yang melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok.
Dalam pertemuan tersebut, tim diterima oleh Sekretaris Dinas Tarmizi, yang didampingi oleh Kepala Seksi Promosi, Rita. Keduanya memaparkan progres pendirian Koperasi Nagari Merah Putih di Kabupaten Solok. Dari total 74 Nagari, sebanyak 73 Nagari telah dibentuk melalui Musyawarah Nagari Khusus sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 1 Tahun 2025.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong agar Nagari yang telah melalui tahapan musyawarah segera mendaftarkan Badan Usaha Koperasi Nagari Merah Putih melalui Notaris yang ada di Kabupaten Solok.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan AHU berharap agar seluruh 21 Notaris yang berdomisili di Kabupaten Solok dapat diberdayakan secara merata dalam proses pendirian koperasi. Pihak Kanwil berkomitmen untuk mendukung penuh proses pengesahan badan hukum koperasi sebagai bentuk peran kelembagaan, mengingat Kementerian Hukum merupakan instansi pembina Notaris.
Sekretaris dinas dan jajaran menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan apresiasi atas komitmen Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dalam mendukung legalitas koperasi. Sinergi ini dinilai sangat sejalan dengan proses yang tengah berlangsung di tingkat daerah.
Sebagai penutup, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan bahwa Kementerian Hukum siap memberikan dukungan penuh, khususnya dalam aspek pengesahan badan hukum koperasi. Ke depan, Kanwil Kemenkum Sumatera Barat akan terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Koperasi, pemerintah daerah, dan para Notaris untuk memastikan keberlanjutan program strategis nasional ini. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KerjaTerlaksana
#KanwilKemenkumSumbar
