Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) secara virtual oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2025 pada Selasa (25/02).
Rakornis yang juga diikuti oleh Koordinator dan Sub koordinator JFT/JFU Perancang dan Pengampu Tusi BSK Hukum ini merupakan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia.
BSK Hukum mengangkat tema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah” yang bertujuan membangun sinergitas serta pemahaman yang sama dalam mewujudkan kebijakan yang berkualitas untuk kinerja Kementerian Hukum yang berdampak.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BSK Hukum di wilayah yakni pada tahun 2025, kegiatan dimaksud antara lain:
1) Inventarisasi Permasalahan Hukum dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan
SIPKUMHAM di Wilayah;
2) Analisis Implementasi/Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah;
3) Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah;
4) Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah; dan
5) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Survei Persepsi
Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK).
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady dalam sambutannya menyampaikan berbagai program dan kegiatan BSK Hukum yang ada di wilayah.
"Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan acuan yang jelas dalam menjalankan tusi BSK Hukum, sehingga sinergi antar wilayah dan unit kerja Kementerian Hukum dapat terjalin lebih baik," sebut Andry.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum, monitoring dan evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) serta analisis dan evaluasi kebijakan hukum.
"Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh kantor wilayah dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Ke depan, kita harus terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menyusun serta mengimplementasikan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Kabadan.
Andry Indrady secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2025. Lanjutan Penyampaian dari Kepala Badan yakni Persepsi kualitas layanan, sejauh mana pelayanan kita terhadap masyarakat apakah sudah baik atau tidak, kita juga mengukur dari penilaian kinerja kita terhadap sisi masyarakat nya, analisis Implementasi di Kanwil mengambil 1 sampel untuk menjadikan objek di jadikan penelitian jadi memilih 1 isu di kaji dan di berikan langkah langkah berikutnya ke pusat.
Sementara itu pada laporan kegiatan dan arahan dari Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto menyampaikan laporan kegiatan RAKORNIS BSK Hukum Tahun 2025 yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas-tugas BSK Hukum di seluruh wilayah.
"Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran," sebut Dwi.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan narasumber dari BSK dengan materi Sosialisasi Pedoman Kegiatan BSK yang akan dilaksanakan Kantor Wilayah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dan Kementerian Hukum melalui BSK, diharapkan kebijakan hukum yang diterapkan dapat lebih berdampak dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Pelaksanaan RAKORNIS diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar instansi dan memperkuat implementasi kebijakan yang efektif, sehingga membawa dampak positif dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan hukum, guna mendukung reformasi hukum yang lebih efektif dan transparan di Indonesia. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
