Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-RB Dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Kamis (20/03) di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sumbar. Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hasran Sapawi beserta jajaran mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam sosialisasi tersebut tim kerja Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan tata cara pemenuhan data dukung Pembangunan Zona Integritas. Disampaikan bahwa untuk poin penilaian Pembangunan Zona Integritas hampir sama dengan tahun sebelumnya namun pada tahun 2025 ini ada sedikit perbedaan yaitu adanya penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.
Penilaian mandiri ini dilakukan secara langsung oleh pejabat penilai dari Kantor Wilayah dan UPT melalui akun penilai Pembangunan ZI, agar penilaian data dukung dapat dinilai secara objektif dan menghasilkan penilaian yang berkualitas.
Dengan adanya proses penilaian mandiri ini maka Unit Pelaksana Teknis memiliki 2 akun, sedangkan Kantor Wilayah memiliki 4 akun diantaranya akun upload data dukung, akun verifikasi dan akun penilaian berjenjang (bagi kanwil yang memiliki UPT), serta akun penilaian mandiri. Nantinya akan di sampaikan surat mengenai juknis penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas dan penyampaian daftar akun untuk seluruh Kanwil dan UPT.
Tahapan upload data dukung serta penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas ini akan terus berjalan sampai 31 Mei 2025 yang merupakan batas akhir penilaian dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI).
Koordinator tim penilai internal menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kualitas data dukung, tidak hanya sekedar pemenuhan kelengkapan data dukung saja namun mengedepankan narasi yang jelas atas apa yang telah dilaksanakan dalam mendukung pembangunan ZI serta menekankan kepada progres nyata pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat serta diharapkan agar seluruh kanwil dan UPT melakukan proses pembangunan ZI secara berkelanjutan. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
