Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline yang dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hasran Sapawi dan jajaran, serta jajaran Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dan Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se - Padang Raya Sedangkan secara virtual dihadiri oleh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Kepala UPT Imigrasi se-Sumatera Barat melalui aplikasi zoom, Minggu (23/02).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha secara virtual dan didampingi Pimpinan Tinggi Kanwil yang juga hadir secara virtual. Pada kesempatan ini Kakanwil Kemenkum Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim BPK RI dan mengharapkan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK berjalan dengan baik dan lancar.
Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan negara yang telah dipercayakan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Oleh karena itu, pemeriksaan oleh BPK RI menjadi momen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah turut memberikan kontribusi positif dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Kami berharap, dengan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, kita dapat mempertahankan pencapaian ini di tahun 2024 dan seterusnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar menyampaikan, Kami menyambut baik pemeriksaan ini sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
Kami memahami bahwa pemeriksaan ini merupakan amanat Undang-Undang untuk memastikan bahwa laporan keuangan Pemerintah telah disusun sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbebas dari salah saji material. Kami berkomitmen untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan secara transparan dan kooperatif guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan, tambah Alpius.
Kakanwil menginstruksikan kepada para pejabat dan pengelola keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, agar memberikan dukungan penuh kepada Tim Auditor BPK RI dalam menjalankan tugasnya. Pastikan seluruh dokumen dan data yang diperlukan tersedia dengan lengkap dan akurat dan mengimbau agar kita semua bersikap proaktif dalam memberikan klarifikasi dan informasi yang dibutuhkan guna memperlancar proses pemeriksaan ini. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
