Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Analisis Evaluasi Implementasi Kebijakan (AIEK) yang dilaksanakan di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sumbar pada Senin (16/06).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra memimpin secara langsung rapat yang membahas Permenkumham Notaris Nomor 22 Tahun 2025 ini.
Turut hadir Kabid AHU, Febriandi, Koordinator Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya, Boby Musliadi dan Rivai Putra beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, Penyuluh Hukum dan Analis Hukum.
Hadir sebagai Narasumber Akademisi, Yussy Adelina Mannas bersama Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Sijunjung beserta Ketua MPD dan Ketua Pengda INI se-Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya kecerahan hukum terkait kewenangan MKNW dalam menangani permohonan persetujuan pemanggilan notaris-termasuk yang sudah pensiun atau pindah wilayah-untuk memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum.
Hal ini diperlukan untuk menghindari multi penafsiran yang berpotensi menghambat proses hukum, langkah ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan solusi atas tantangan implementasi Permenkumham tersebut.
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses refleksi dan perbaikan kebijakan yang telah dan sedang dijalankan di tahun berjalan.
“Kegiatan ini bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi merupakan forum strategis untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, mengevaluasi kendala, dan mencari terobosan agar capaian kita lebih baik dari tahun sebelumnya," sebut Kakanwil.
Kadiv P3H, Hendra dalam menyampaikan bahwa pedoman tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah dan lingkup analisis, sehingga hasil evaluasi dapat selaras dengan kebutuhan nasional maupun spesifik kebutuhan regional Sumatera Barat.
Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah inventarisasi terhadap Permenkumham yang berlaku dan implementasinya di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumbar. Proses inventarisasi ini akan digunakan untuk memetakan efektivitas pelaksanaan regulasi, sekaligus mengidentifikasi kebijakan mana saja yang relevan untuk dianalisis secara mendalam.
Rapat ini berlangsung dalam suasana partisipatif dan terbuka, di mana seluruh peserta turut memberikan masukan terkait pengalaman di lapangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan berbagai kebijakan pusat. Diskusi juga mengarah pada upaya kolaboratif lintas bidang untuk mendorong efektivitas kebijakan hukum secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Yussy Adeliana menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas kebijakan bukan hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif seluruh jajaran dalam implementasi yang konsisten dan adaptif terhadap perubahan.
“Kita ingin kebijakan yang tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak di masyarakat. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita bekerja dengan sinergi dan semangat pembaruan,” tegasnya.
Dengan digelarnya rapat FGD ini, Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang berorientasi pada evaluasi, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis hukum. Harapannya, upaya ini akan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
