Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumater Barat mengikuti Sosialisasi Teknis Seleksi Peacemaker Training yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumat (11/04).
Kegiatan ini digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka menyampaikan panduan pelaksanaan tahapan Peacemaker Training yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2025 mendatang. Acara ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Bagian Hukum dari Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dari Kanwil Sumbar, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra serta Koordinator Pembinaan Hukum dan penyuluh hukum.
Peacemaker Academy merupakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi kepala Desa/Lurah dalam penyelesaian sengketa masyarakat yang sebelumnya mengikuti kegiatan Paralegal Academy.
Sosialisasi diawali dengan arahan dari Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber utama, yakni Constantinus Kristomo selaku Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Edi selaku Ketua Pokja PJA BPHN Tahun 2025 dan Tasha dari BPHN.
Dalam sesi pemaparan, disampaikan berbagai materi penting, mulai dari skema Pos Bantuan Hukum Desa, teknis pelaksanaan seleksi Peacemaker Justice Agent (PJA) Tahun 2025, hingga arahan pembentukan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) PJA yang melibatkan lintas sektor, antara lain Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib, interaktif, dan lancar ini menghasilkan sejumlah capaian strategis, di antaranya tersampaikannya data jumlah pendaftar Peacemaker Training secara nasional yang mencapai 2.157 peserta, serta penyampaian kendala-kendala yang dihadapi oleh beberapa Kanwil.
Pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai di wilayah masing-masing dan mendorong para peserta untuk mengikuti Peacemaker Justice Award sebagai ajang meningkatkan wawasan hukum dan mengoptimalkan peran mereka dalam penyelesaian sengketa hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Kantor Wilayah berharap dengan adanya kegiatan ini, seluruh jajaran Kemenkum yang tersebar diseluruh provinsi, dapat menjalankan seluruh tahapan Peacemaker Training secara optimal, demi memperkuat peran paralegal di tingkat desa dan memperluas akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
