Kementerian Hukum Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergi Melalui Nota Kesepahaman dengan 20 K/L

5 Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama

Padang - Penandatanganan Nota Kesepahaman ini kami lakukan untuk semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam hal pelaksanaan tugas, sehingga Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 dapat kita capai melalui kolaborasi.

Hal ini disampaikan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas pada acara penandatangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan 20 Kementerian/Lembaga di Graha Pengayoman, Rabu (14/05). 

Kementerian Hukum berkomitmen untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berbasis kepastian hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha turut mengikuti secara virtual dari ruang Kerja Kakanwil. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta mengatakan bahwa penandatanganan ini merupakan komitmen bersama untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang baik. 

Melalui penandatanganan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antarsektor untuk meningkatkan pelayanan berbasis hukum, serta untuk mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta,” sebut Nico. 

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa nota kesepahaman ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan pijakan penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, kita memperkuat landasan kerja sama yang telah ada dan membuka ruang baru untuk inovasi dan integrasi lintas sektor,” ujar Supratman. 

MoU ditandatangani bersama 20 kementerian/lembaga, di antaranya Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, hingga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. 

Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menguatkan koordinasi kelembagaan dalam mendukung visi besar bangsa: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Supratman.

Kolaborasi ini diharapkan akan terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan hukum nasional, serta reformasi kelembagaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

2

3

4

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725    Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat  
PikPng.com phone icon png 604605    (0751) 7055471
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


      linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat 
 

(0751) 7055471 / (0751) 7055510

  kanwilsumbar@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI