Padang – Kementerian Hukum senantiasa berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas serta perjanjian kinerja tahun 2025 oleh Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat, Senin (20/01/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan di Hall Kantor Wilayah diikuti oleh segenap pimpinan tinggi pratama dan pejabat struktural dan dihadiri oleh sejumlah mitra kerja.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha mengatakan kegiatan yang selalu diselenggarakan setiap tahun sehingga menunjukan bahwa Kementerian Hukum Republik Indonesia memiliki komitmen yang besar dan konsisten untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia dan pembangunan zona integritas yang berorientasi pada performance yang lebih baik dan kinerja yang lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan upaya menciptakan birokrasi yang bersih serta bebas dari perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme.
"Jangan sampai Komitmen Bersama dan Pakta Integritas yang kita tandatangani hari ini hanya menjadi sekedar tulisan di atas kertas, tetapi harus kita terjemahkan sebagai sumpah kita untuk diimplementasikan dalam setiap langkah, keputusan, dan tindakan yang kita ambil dalam pelaksanaan tugas, serta pengingat bagi kita untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari." Tegas Kakanwil Alpius
Menurutnya, Pembangunan Zona Integritas adalah bagaimana membangun integritas di lingkungan kerja melalui berbagai perubahan serta perbaikan yang terencana, masif, komprehensif, dan sistematis.
Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, membangun mindset dan cultureset yang lebih baik. Integritas dibangun dengan komitmen dan konsistensi, mulai dari pimpinan sebagai role model hingga level terbawah.
Ia membeberkan, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi arahan dari Menteri Hukum, yaitu:
- Pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas merupakan kerja bersama, kerja tim, yang membutuhkan teamwork yang solid. Komunikasi, koordinasi dan kolabolari menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran tersebut.
- Pentingnya fungsi pengawasan internal. Fungsi ini harus mampu dijalankan oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administasi untuk mampu melakukan supervision, monitoring sekaligus controlling terhadap kinerja jajarannnya. Dan, harus mampu menjadi role model untuk memberikan contoh yang baik dalam bekerja dan Harus mampu memperlihatkan leadership yang baik dan memberikan guidance yang jelas dalam bekerja.
- Terkait Transformasi Digital dan Transparansi K Kita harus melakukan langkah-langkah akselerasi sehingga seluruh layanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat semua bisa diakses dengan lebih mudah dan cepat. Kita juga harus menciptakan proses pemerintahan yang terbuka bagi semua pihak.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum harus selalu menempatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas sebagai Prioritas Utama.
“Ini merupakan mandatori yang harus kita laksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Tidak ada dalih untuk tidak melaksanakan Pembangunan Zona Integritas, mau tidak mau, suka tidak suka, perintah tersebut harus kita laksanakan,” ujarnya
Pada kesempatan ini, Ia kembali menginstruksikan untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokasi secara simultan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Laksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokasi dengan berorientasi pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN.
- Penuhi data dukung LKE dan RKT dengan baik dan sesuai pedoman.
- Lakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai landasan untuk melakukan perbaikan.
- Ciptakan berbagai inovasi tepat guna dan tepat sasaran (tidak harus berbasis TI), untuk memberikan kemudahan ke masyarakat.
- Laksanakan 6 Area Perubahan, mulai dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan baik untuk menciptakan birokrasi yang profesional.
“Jadikan setiap langkah sebagai kontribusi nyata dalam membangun birokrasi yang terpercaya dan pelayanan yang berkualitas. Mari kita wujudkan bersama kementerian hukum yang semakin baik, terpercaya, dan melayani dengan sepenuh hati. Guna mewujudkan itu semua, kita membutuhkan teamwork yang hebat. Tim dengan komitmen yang sama, tujuan yang sama dan semangat yang sama,” pungkasnya
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Meilisa Fitri Harahap menyatakan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Sumatera Barat yang senantiasa membangun komitmennya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat kepada Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat atas kegiatan pembangunan zona integritas ini. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar membawa manfaat bagi kelembagaan maupun masyarakat yang kita layani,” tuturnya. (Humas Kemenkum Sumbar)
