Padang, 19 Februari 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Barat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan kunjungan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas. Kunjungan yang berlangsung di Gedung LPPM Universitas Andalas ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait peran Kanwil Kemenkum, Pemerintah Daerah, serta Perguruan Tinggi dalam tata kelola perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sumatera Barat beserta jajaran, Koordinator Pengawasan Bidang Penegakan Hukum BPKP, Edi Santoso, beserta tim, serta disambut oleh Ketua LPPM Universitas Andalas, Prof. Dr. Techn. Marzuki, S.Si., M.Sc. Eng., didampingi oleh Dr. Apt. Friardi Ismed selaku Sekretaris LPPM beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai pentingnya proses pengurusan dan komersialisasi Kekayaan Intelektual dalam membangun ekosistem KI yang lebih baik. Ketua LPPM Universitas Andalas menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan KI, yang dapat diakses melalui situs web LPPM Universitas Andalas di https://research.unand.ac.id/home. Dalam lima tahun terakhir, Universitas Andalas telah mengajukan sebanyak 617 permohonan paten, 1.308 paten sederhana, 1.468 desain industri, 11.772 hak cipta, dan 37 merek. Secara keseluruhan, total permohonan KI yang telah didaftarkan oleh Universitas Andalas mencapai 15.202 permohonan.
Universitas Andalas memiliki dua mekanisme pengajuan Kekayaan Intelektual. Pertama, pengajuan secara mandiri oleh dosen. Kedua, pengajuan melalui LPPM yang juga menangani administrasi serta pembiayaannya. Kebijakan nasional turut berperan dalam menentukan kualitas KI. Pada tahun-tahun sebelumnya, KI menjadi salah satu indikator kinerja utama sehingga pemerintah secara aktif mendorong pendaftarannya. Namun, saat ini kebijakan terkait KI sedang dalam tahap penyesuaian, sehingga pendekatan terhadap KI menjadi lebih pragmatis. Universitas Andalas kini lebih menitikberatkan pada paten yang memiliki potensi komersialisasi dibanding sekadar peningkatan jumlah paten.
Beberapa inovasi dari Universitas Andalas telah menunjukkan peluang besar dalam komersialisasi KI. Salah satunya adalah paten tinta pemilu yang digunakan dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024, di mana inventor dan LPPM memperoleh royalti dari paten tersebut. Selain itu, paten alat pengukur kematangan sawit juga berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung sektor pertanian.
Sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintah, Universitas Andalas mulai mengutamakan kualitas dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2025, fokus utama bukan lagi pada peningkatan jumlah KI semata, tetapi lebih kepada skema-skema yang memiliki potensi hilirisasi. Universitas Andalas telah merancang skema khusus dengan target hilirisasi yang jelas, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya tercatat sebagai paten, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara nyata dalam industri dan masyarakat. Selain itu, Ketua LPPM juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan Indikasi Geografis Sumatera Barat, yang saat ini menjadi salah satu prioritas utama LPPM. (Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
