Padang Pariaman – Menjelang agenda bersejarah peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Nagari di Sumatera Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat melakukan koordinasi intensif di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (25/3). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh aspek teknis penyambutan Menteri Hukum RI dan rombongan berjalan sempurna pada 29 Maret mendatang.
Tim Koordinasi Kemenkum Sumbar melakukan audiensi strategis dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pemberdayaan Nagari, hingga Camat Ulakan Tapakis. Fokus utama pembahasan mencakup detail protokoler, akomodasi, serta kesiapan lokasi peresmian yang dipusatkan di Nagari Padang Toboh.
Wali Nagari Padang Toboh beserta seluruh pemangku kepentingan setempat menyatakan kesiapan penuh untuk mensukseskan agenda nasional ini. "Kami telah mematangkan koordinasi terkait alur acara dan fasilitas di lapangan. Sinergi antara pusat, wilayah, dan nagari menjadi kunci agar momentum peresmian Posbankum ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar tim koordinasi Kemenkum Sumbar di sela-sela peninjauan lokasi.
Posbankum di Nagari Padang Toboh ini nantinya akan menjadi percontohan pusat layanan hukum gratis bagi masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan komunikasi yang semakin intensif antara Kemenkum Sumbar dan jajaran Pemerintah Daerah Padang Pariaman, diharapkan kunjungan kerja Menteri Hukum RI tidak hanya sukses secara seremonial, tetapi juga memperkokoh fondasi keadilan yang inklusif di Ranah Minang.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama
