Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Zoom Meeting “Penguatan Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi”, Senin (6/10). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Kakanwil Kemenkum Sumbar Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Febriandi, serta perwakilan notaris dari berbagai daerah di Sumatera Barat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas instansi. Fithriadi, S.H., M.H. (Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan) menjelaskan bahwa pemilik manfaat suatu korporasi mencakup pihak yang memiliki kendali, kepemilikan saham, hingga penerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Ia menegaskan pentingnya verifikasi data untuk kepentingan pencegahan dan penegakan hukum.
Selanjutnya, Sari Angraeni, S.Sos., M.Si. (Koordinator Harian Stranas PK) memaparkan strategi peningkatan kepatuhan dan kualitas data Beneficial Ownership melalui edukasi, penguatan sistem teknologi informasi, mekanisme pelaporan publik, serta verifikasi berlapis antar kementerian dan lembaga.
Max Darmawan (Direktur Data dan Informasi Perpajakan) menyoroti pentingnya kerja sama antarinstansi untuk menghindari praktik penghindaran pajak dan pencucian uang. Ia menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, integrasi data DJP dan BO-AHU akan beralih ke skema API (Application Programming Interface) demi keamanan dan efisiensi.
Dari sektor korporasi, Ridwan Eka Riyanto (VP Procurement Policy and Development PT. Pertamina Persero) memaparkan langkah-langkah peningkatan akurasi data Pemilik Manfaat melalui klausul kontrak, pengelolaan unit pelaksana, serta mekanisme akses informasi yang transparan.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, korporasi, dan lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas dan transparansi data Pemilik Manfaat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen nasional dalam mendorong tata kelola korporasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
(Humas Kemenkum Sumbar)
Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar
