Padang (09/03/2026) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat terus memperlebar jangkauan keterbukaan informasi hukum hingga ke lingkungan akademis. Melalui langkah strategis, tim JDIH Kemenkum Sumbar melaksanakan audiensi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti (Unes) dan Universitas Taman Siswa (Unitas) di Padang.
Audiensi ini bertujuan mendorong perguruan tinggi untuk membentuk dan mengembangkan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) internal. Sebagai institusi yang rutin menghasilkan regulasi seperti Peraturan Rektor, Keputusan Senat, hingga kebijakan strategis lainnya, kampus dinilai memiliki peran vital dalam mendukung tertib administrasi hukum nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.
Kemenkum Sumbar menekankan bahwa integrasi produk hukum kampus ke dalam sistem JDIHN secara nasional akan memudahkan dosen, mahasiswa, hingga masyarakat luas dalam mengakses referensi hukum akademik secara valid. "Kami ingin memastikan produk hukum perguruan tinggi di Sumatera Barat terkelola secara terpadu dan berbasis teknologi informasi yang mumpuni," ungkap perwakilan Tim JDIH Kanwil.
Langkah koordinasi ini diharapkan menjadi pemantik bagi perguruan tinggi lainnya di Sumatera Barat untuk segera mendigitalisasi dokumen hukum mereka. Dengan sinergi yang kuat antara Kemenkum Sumbar dan dunia pendidikan, kualitas pelayanan publik di bidang dokumentasi hukum akan semakin meningkat, menciptakan iklim akademik yang transparan, akuntabel, dan melek hukum di era transformasi digital.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama
