Padang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan Rapat Akhir Tim Pokja Analisis dan Evaluasi (Anev) Hukum Tahun 2025, Selasa (02/12/2025). Kegiatan berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sumbar dan diikuti secara luring oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan, serta secara daring oleh Tim Pokja Anev 2025 dan Tim Pokja BPHN.
Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan oleh Ketua Pokja Anev, diteruskan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, yang memberikan apresiasi atas kerja kolaboratif seluruh tim. Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan pentingnya Anev sebagai instrumen peningkatan kualitas kebijakan hukum di daerah dan penguatan sinergi pusat-daerah dalam pembinaan regulasi. “Proses Anev bukan hanya kegiatan administratif, tetapi menjadi fondasi untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah,” disampaikannya.
Peserta yang hadir secara luring meliputi Staf Ahli Bupati Solok, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan beserta jajaran, Asisten II Bupati Sijunjung, Kepala Bagian Hukum beserta jajaran, serta Kepala Bagian Hukum Pesisir Selatan. Sementara itu, Tim Pokja Anev 2025 dan Tim Pokja BPHN mengikuti pertemuan melalui zoom.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemaparan temuan dan rekomendasi Anev oleh Tim Pokja. Penyampaian mencakup isu implementasi kebijakan, efektivitas koordinasi perangkat daerah, serta identifikasi hambatan yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang hukum. Penyerahan Laporan Final Anev 2025 kepada pemerintah daerah dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penguatan tindak lanjut bersama.
Sebagai penutup, seluruh rekomendasi yang telah disampaikan pada tahun berjalan menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat tata kelola pembentukan produk hukum. Melalui koordinasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, serta penataan sistem monitoring dan data hukum, diharapkan pelaksanaan rekomendasi ini dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata bagi efektivitas kebijakan di daerah.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
