Dharmasraya - Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan koordinasi terkait Monitoring dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Nagari (Posbankum) serta layanan hukum lainnya pada Kantor Wilayah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.Tim Kantor Wilayah disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum Ibu Henly Yosrika Melda, S.H beserta jajaran. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat ke Kabupaten Dharmasraya dalam rangka monitoring dan pembinaan Posbankum serta layanan hukum lainnya yang ada pada Kantor Wilayah(5/3)
Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menyampaikan bahwa pada Tahun 2025 telah terbentuk Posbankum di seluruh Kabupaten Dharmasraya, berkaitan dengan hal dimaksud maka pada tahun 2026 perlu adanya monitoring dan pembinaan untuk memastikan keberadaan posbankum di maksud berjalan sesuai dengan fungsinya yakni pemberian konsultasi dan layanan informasi hukum, Bantuan Hukum dan Advokasi, Perdamaian di luar Pengadilan dan Rujukan Adokat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menyampaikan pentingnya dukungan dan sinergi dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan hukum di desa/nagari, khususnya terkait monitoring dan penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Nagari.
Disampaikan bahwa Posbankum diharapkan tidak hanya memberikan layanan informasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam memberikan informasi serta pendampingan terkait perlindungan Kekayaan Intelektual dan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha di tingkat nagari.
Selain itu, Kantor Wilayah juga mendorong dukungan Pemerintah Daerah agar Koperasi Desa Merah Putih yang ada di nagari dapat mengajukan pendaftaran merek kolektif terhadap produk unggulan yang dimiliki, sehingga memperoleh perlindungan hukum serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk masyarakat.
Dukungan dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan program tersebut di tingkat desa/nagari.Dalam pelaksanaannya, disampaikan bahwa Posbankum Desa/Nagari tidak hanya berperan dalam penyelesaian permasalahan hukum masyarakat, tetapi juga menjadi pusat edukasi hukum yang mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat, termasuk dalam bidang perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).
Kepala Bagian Hukum menyampaikan apresiasi atas kegiatan monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat di desa/nagari. Kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman aparatur nagari, pengelola Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta masyarakat terkait layanan bantuan hukum, perlindungan Kekayaan Intelektual, dan pentingnya legalitas usaha melalui pendaftaran Perseroan Perorangan. Kepala Bagian Hukum juga menyambut baik upaya Kantor Wilayah dalam mendorong pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa Merah Putih terhadap produk unggulan nagari. Pemerintah Daerah pada prinsipnya mendukung dan siap bersinergi dengan Kantor Wilayah dalam pelaksanaan program pembinaan hukum tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di desa/nagari.
Kepala Bagian Hukum juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berencana mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Beras Benang Pulau sebagai salah satu produk unggulan daerah. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Dharmasraya agar potensi lokal yang memiliki kekhasan dan kualitas tertentu dapat memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah mengharapkan dukungan serta pendampingan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam proses persiapan hingga pendaftaran Indikasi Geografis tersebut, sehingga produk Beras Benang Pulau dapat terlindungi secara hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk masyarakat setempat.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan/Nagari agar mampu memberikan layanan informasi hukum, termasuk terkait perlindungan Kekayaan Intelektual dan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha di nagari. Kanwil juga siap mendukung dan mendampingi rencana pendaftaran Indikasi Geografis Beras Benang Pulau serta mendorong pendaftaran merek kolektif bagi produk unggulan Koperasi Desa Merah Putih. Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan paralegal akan terus diperkuat melalui pembinaan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama
