Padang – Upaya pemerataan akses keadilan di Sumatera Barat mencapai babak baru. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat resmi menuntaskan hari ketiga sosialisasi maraton layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat nagari, desa, dan kelurahan secara daring, Rabu (15/4).
Memasuki hari terakhir, fokus penguatan diarahkan pada wilayah-wilayah strategis. Sesi pertama merangkul aparatur dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sementara sesi kedua diikuti oleh Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar. Dua Penyuluh Hukum ahli, Haris Satyagraha Elfa dan Lidyana Sari, hadir memberikan panduan teknis agar Posbankum tidak sekadar menjadi simbol, melainkan solusi nyata bagi warga yang menghadapi permasalahan hukum.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret pasca-peresmian 1.265 Posbankum serentak pada akhir Maret lalu. Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, para peserta dari pelosok nagari hingga kepulauan diajak membedah kendala lapangan, mulai dari teknis pelaporan hingga cara menjangkau masyarakat kurang mampu agar berani mengakses bantuan hukum secara gratis dan tanpa diskriminasi.
"Kita ingin memastikan bahwa dunsanak kita di Mentawai maupun di pesisir memiliki hak yang sama di mata hukum. Posbankum di nagari adalah ujung tombak negara untuk hadir memberikan perlindungan tersebut," tegas narasumber. Dengan berakhirnya rangkaian sosialisasi ini, Kemenkum Sumbar optimis seluruh pemangku kepentingan di tingkat paling bawah siap mengoperasionalkan Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan hukum yang responsif dan aplikatif di Sumatera Barat.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#KitaMulaiCaraBaru
