Jakarta - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Ramelan Suprihadi mendampingi para verifikator RB pada Sub Bagian Humas, RB, dan Teknologi Informasi mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi triwulan I (B03) tahun 2024 oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham pada Selasa (19/03/24).

Dalam kegiatan ini, Tim Evaluator Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham memonitoring dan mengevaluasi RKT RB pada triwulan I tahun 2024.  Ini terkait data dukung pada B03 yang telah dilengkapi terlebih dahulu dan diupload.

Dalam kesempatan ini juga, Tim evaluator Inspektorat Jenderal Kemenkumham secara langsung mendampingi para verifikator memastikan seluruh data dukung yang terkumpul sesuai dengan aturan dan tata naskah dinas. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Pasaman - Melanjutkan rangkaian kegiatan dalam rangka Penguatan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Tahun 2024, Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi kunjungi Rutan Lubuk Sikaping dan Lapas Kelas III Talu oleh Kasubbag HRBTI, Bobby Sectio Wahyudi, Jumat (15/3/2024).

Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mengatakan, sebelum berbicara terkait dengan pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM terlebih dahulu kita dituntut untuk berkomitmen dalam membangun Rutan Lubuk Sikaping untuk mewujudkan zona integritas tersebut, tanpa adanya komitmen maka organisasi ini tidak akan berjalan dengan baik.

“Untuk membangun organisasi kita menjadi lebih baik, maka diperlukan komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada, Komitmen dibutuhkan dalam meraih WBK, Karena komitmen merupakan modal utama kita untuk melakukan suatu rencana atau tujuan yang baik”. Ujarnya

Ia mengingatkan semua pegawai harus terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas dimana pimpinan akan menjadi Role Model dan jajaran dibawahnya harus mendukungnya.

Ia juga menyampaikan bahwa ada 3 hal yang harus dimiliki oleh pegawai dalam mengembangkan diri, yakni Intelligence, Energi, dan Integritas.

Muaranya seorang ASN itu dalam pelaksanaan tugasnya yaitu memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada penerima layanan.

"Pembangunan Zona Integritas tidak terlepas dari 6 (enam) pokja yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Rutan dan Lapas, perlu berpedoman pada SOP," Tambahnya

SOP disusun oleh pokja akuntabilitas dan diawasi oleh pokja pengawasan. Selain itu, hal yang tidak terlepas dari pembangunan zona integritas adalah inovasi. Inovasi merupakan solusi dari permasalahan teridentifikasi yang dituangkan pada manajemen resiko yang telah disusun oleh Rutan/ Lapas

Dalam penguatannya, terkait pentingnya publikasi pemberitaan, Ia mengatakan dalam glorifikasi kinerja untuk menciptakan citra positif rutan/ lapas publikasi dilaksanakan terutama dalam pelayanan publik.

Di Lapas Kelas III Talu, Kasubbag HRBTI langsung mendampingi para operator dalam pengisian data dukung yang masih harus terpenuhi secara tepat.

Verifikator RB Kanwil Kemenkumham Sumbar mengupayakan pencapaian 100% untuk seluruh data pada RKT RB Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Talu. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Yogyakarta - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) di lingkungan Kemenkumham RI Triwulan IV Tahun 2023 ditutup secara resmi pada Kamis (7/12). Kepala Divisi Administrasi Ramelan Suprihadi dan Kasubbag Humas,RB, TI Bobby Sectio Wayudi beserta tim mengikuti kegiatan penutupan monev ini.

Sebelumnya, sejak tanggal 4 Desember 2024, telah dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi RKT-RB bersama Tim Evaluator Inspektorat Jenderal. Telah dilaksanakan pula pembahasan konsep rencana aksi RKT-RB tahun 2024 oleh Auditor Utama, Kepala Biro Perencanaan, Inspektur Wilayah, beserta seluruh Kepala Divisi Administrasi se-Indonesia.

Acara penutupan diawali dengan penyampaian capaian pelaksanaan RKT-RB Triwulan I-III oleh Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi. Pada laporannya, disampaikan bahwa prosentase capaian komulatif RKT-RB hingga B12 adalah 100% untuk Unit Eselon I, 100% untuk Kantor Wilayah, dan 98.1% untuk Satuan Kerja.

Dari hasil evaluasi berupa pemeriksaan dokumen data dukung serta tinjauan lapangan untuk melihat kendala yang ada, beberapa masalah yang ditemukan dalam pemenuhan RKT-RB tahun 2024 adalah tumpang tindih perubahan kebijakan,  kelengkapan regulasi belum optimal, pengendalian belum optimal, dan ketidakpatuhan pemenuhan data dukung.

Beberapa tindak lanjut tata kelola pengendalian yang telah disepakati pada rapat koordinasi ini untuk pemenuhan RKT-RB 2024 di lingkungan Kemenkumham RI adalah dengan 1) membentuk regulasi tata kelola pengendalian di tingkat Kanwil dan Satker, 2) membentuk mekanisme penyampaian laporan pengendalian oleh Kakanwil dan Kasatker, 3) fasilitasi konsultasi secara direct dari Kanwil maupun Satker ke Inspektorat Jenderal, 4) asistensi pada praverifikasi oleh evaluator, serta 5) pemberian reward dan punishment terhadap capaian.

"Pada 2024, kita diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk mewujudkan target Presiden RI, yakni Reformasi Birokrasi yang Berdampak," ujar Lilik.

Pada sambutannya, Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara menyampaikan bahwa mekanisme LKE dibuat untuk membangun habit/kebiasaan birokrasi yang baik pada Kementerian/Lembaga. Hasil yang diharapkan dari Grand Design RB ini adalah  adanya semangat untuk membentuk sistem Reformasi Birokrasi yang dapat berdampak dan dirasakan nyata oleh masyarakat.

Acara kemudian ditutup oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenkumham, Lucky Agung Binarto.

"Apresiasi untuk Satuan Kerja yang sudah melaksanakan pemenuhan RKT-RB 100%. Untuk Satuan Kerja yang belum memenuhi nilai 100%, agar dapat terus didorong oleh Pimpinan untuk dapat meningkatkan nilai pemenuhan melalui internalisasi dan pengendalian pemenuhan RKT-RB, baik pada Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis dibawahnya", ujar Staf Ahli Ekonomi Kemenkumham.

Kadivmin mengharapkan dengan acara ini, Kanwil Kemenkumham Sumbar dapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi sehingga memberikan pelayanan yang semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Yogyakarta - Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI, Biro Perencanaan selenggarakan monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan IV (B12).

Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mengikuti pembukaan monev RKT-RB dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual melalui aplikasi Zoom yang terpusat di Ballroom Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta, Selasa (05/12).

Kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan RB di Kemenkumham RI dengan melaksanakan monitoring kebenaran pelaksanaan RB di masing-masing Satuan Kerja.

Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Lilik Sujandi melaporkan Preview Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Isu strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 terdapat adanya perubahan Roadmap Perubahan dari Reformasi Birokrasi General menuju Reformasi Birokrasi Tematik.  

"Irwil berperan dalam quality control, consulting, dan kemitraan. Pemenuhan data dukung harus bersifat living document yang menggambarkan kesuksesan perubahan," ujar Lilik. 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu.

"Kepada seluruh jajaran untuk mengabdi lebih kepada Kemenkumham RI melalui kegiatan monev RKT Triwulan IV tahun 2023 ini, dimana dengan kegiatan evaluasi dapat menjadi pedoman untuk melangkah lebih baik, sehingga pada tahun 2024 akan lebih meningkat," buka Razilu dalam sambutannya. 

Lebih lanjut Razilu menyampaikan bahwa pembangunan RB merupakan isu pokok yang dihadapi Pemerintah dalam membangun Negeri. Terdapat beberapa penyebab menurunnya indeks RB Kemenkumham seperti Manajemen SDM belum terkelola dengan baik, capaian Perjanjian Kinerja belum dijadikan dasar prestasi Kepala Satuan Kerja serta Mitigasi Risiko belum optimal. 

Ia berharap Kemenkumham dapat meraih target indeks RB pada Tahun 2023 dengan nilai 85 predikat “Sangat Baik”. Manfaatkan Monev RKT ini sebagai momentum yang baik untuk memperbaiki pemerintahan yang lebih profesional.

"Yang terpenting dari semuanya adalah perbaiki kembali sikap pemberi layanan kepada penerima layanan, jaga komitmen dan tetap semangat, berikan solusi, jadikan RKT RB ini sebagai momen yang baik untuk memperbaiki strategi dan mampu beradaptasi dengan baik," tutup Razilu.

Turut mengikuti secara virtual zoom Kepala Bagian Program dan Humas, Desmaniar bersama Kepala Subbagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Hartonas serta jajaran Subbagian Humas, RB dan TI di Aula Pengayoman. (Humas Kemenkumham Sumbar)