Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat terus memperkuat perannya dalam mengawal kualitas produk hukum di daerah. Pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Aula Pengayoman, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar menggelar rapat pengharmonisasian terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Padang Pariaman. Rapat dipimpin oleh Subkoordinator Bidang Perancang, Rivai Putra, dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan perangkat daerah serta Bagian Hukum Setda Padang Pariaman.
Dua regulasi yang dibedah dalam rapat ini sangat strategis bagi masa depan daerah, yakni Peta Jalan Pembangunan Kependudukan serta Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rivai Putra menekankan bahwa harmonisasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan wadah penyelarasan antara kepentingan teknis daerah dengan ketentuan hukum nasional. Tujuannya jelas: memastikan setiap norma yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertabrakan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Rapat berlangsung dinamis dengan diskusi mendalam antara Tim Perancang PUU Kanwil Kemenkum Sumbar—yang terdiri dari Novendra, Vico Novindo, dan Ika Putri Reffaldi—bersama para perwakilan OPD. Tim Kemenkum memberikan panduan teknis mendalam agar penulisan regulasi sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Sinergi ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkum Sumbar dalam membina pemerintah daerah untuk menghasilkan produk hukum yang responsif, efektif, dan efisien.
Melalui keterlibatan aktif ini, Kanwil Kemenkum Sumbar memastikan bahwa Raperbup Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya harmonis secara normatif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan landasan hukum yang berkualitas, diharapkan pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan pelayanan minimal di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan optimal dan akuntabel.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
