Padang – Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga napas demokrasi di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada Kamis (18/12/2025). Kehadiran Kemenkum Sumbar dalam forum ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dan pemenuhan hak asasi manusia berjalan beriringan dengan dinamika politik di ranah Minang.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri merupakan potret transparan yang disusun oleh BPS bersama kementerian terkait untuk mengukur kualitas kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Dalam rapat tersebut, Kemenkum Sumbar terlibat aktif membedah berbagai indikator, mulai dari kebebasan berekspresi masyarakat hingga sejauh mana lembaga legislatif dan eksekutif di daerah menjalankan perannya secara partisipatif dan berkeadilan.
Peran strategis Kemenkum Sumbar dalam memperkuat angka IDI dilakukan melalui pembinaan hukum yang masif dan penguatan layanan yang menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dengan kesadaran hukum masyarakat yang meningkat, diharapkan partisipasi dalam proses demokrasi bukan sekadar rutinitas, melainkan gerakan sadar untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi benteng kuat untuk mencegah kemunduran demokrasi dan memastikan Sumatera Barat tetap menjadi wilayah yang inklusif bagi aspirasi publik.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
