Padang (17/03/2026) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat terus mengakselerasi penguatan layanan hukum berbasis digital melalui sinergi strategis dengan dunia pendidikan. Kali ini, langkah konkret dilakukan melalui koordinasi dan penjajakan kerja sama dengan Politeknik Negeri Padang yang berlangsung di ruang rektor pada Selasa siang.
Kedatangan tim Kemenkum Sumbar disambut langsung oleh Direktur Politeknik Negeri Padang, Revalin, bersama jajaran pimpinan dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan institusi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan hukum di daerah.
Fokus utama pembahasan adalah mendorong optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar terintegrasi secara menyeluruh dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Integrasi ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, mutakhir, serta mudah diakses oleh masyarakat luas. Kehadiran JDIH di lingkungan kampus diharapkan mampu menjadi pusat rujukan literatur hukum yang kredibel bagi mahasiswa, dosen, hingga praktisi.
Selain itu, kedua pihak juga menjajaki peluang kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup berbagai aspek strategis, seperti peningkatan kesadaran hukum di kalangan akademisi serta kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas dampak edukasi hukum sekaligus menciptakan ekosistem akademik yang lebih sadar dan taat hukum.
Melalui langkah ini, Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan adaptif, sekaligus menjadikan perguruan tinggi sebagai mitra aktif dalam memperkuat literasi hukum di tengah masyarakat.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
