Padang (17/03/2026) – Komitmen membangun ekosistem hukum yang inklusif dan berkelanjutan terus digencarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat. Melalui langkah strategis, Kemenkum Sumbar melakukan koordinasi sekaligus penjajakan kerja sama dengan Universitas Andalas dalam rangka mendorong pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta penguatan kolaborasi akademik.
Bertempat di Ruang Rektor Universitas Andalas, pertemuan berlangsung hangat dengan sambutan langsung dari Rektor beserta jajaran pimpinan universitas. Suasana penuh semangat kolaborasi mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pembangunan hukum di Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Kemenkum Sumbar yang dipimpin oleh Mainofri, S.H., M.H. mengungkapkan capaian signifikan berupa terbentuknya 1.265 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah Sumatera Barat sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan nagari.
Lebih lanjut, Kemenkum Sumbar mendorong keterlibatan aktif Universitas Andalas dalam mendukung pembinaan hukum berbasis masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi langsung dengan terlibat dalam operasional Posbankum di desa, sehingga tidak hanya memperkuat layanan hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum sejak dini di tengah masyarakat.
Selain itu, pembentukan JDIH di lingkungan Universitas Andalas menjadi fokus utama sebagai upaya menghadirkan pusat data dan informasi hukum yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Kehadiran JDIH di kampus diharapkan mampu menjadi rujukan utama literatur hukum bagi civitas akademika sekaligus masyarakat luas.Tak hanya itu, kedua pihak juga menjajaki Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup peningkatan kesadaran hukum di kalangan akademisi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang berdampak luas dalam penguatan sistem hukum dan literasi hukum di Sumatera Barat.
Dengan terbangunnya kerja sama ini, Kemenkum Sumbar optimis perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga motor penggerak kesadaran hukum yang nyata dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
