Padang Pariaman - Kanwil Kemenkum Sumbar melakukan koordinasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) ke Dinas Satpol PP dan Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat, 12 Desember 2025, sebagai upaya memperkuat pelaksanaan layanan hukum dan pendataan PPNS di daerah. Kegiatan dimulai dengan kunjungan ke Kantor Satpol PP yang diterima oleh Kabid PPUD Oktafiandra, kemudian dilanjutkan ke Dinas Dukcapil.
Dalam koordinasi tersebut, tim AHU Kanwil menyampaikan pentingnya pemutakhiran data PPNS untuk memastikan efektivitas penegakan peraturan daerah. Dari hasil pendataan, tercatat 4 PPNS, namun satu di antaranya telah pindah sehingga hanya tersisa 3 PPNS aktif. Oktafiandra mengusulkan penambahan PPNS mengingat tingginya kasus yang harus ditangani. Menanggapi hal itu, tim Kanwil mendorong pemerintah daerah untuk mengirimkan usulan penambahan PPNS agar dapat diikutkan dalam diklat. “Dengan tambahan PPNS, pelaksanaan tugas penegakan perda dapat berlangsung lebih efektif dan efisien sesuai harapan pemerintah daerah,” jelas tim dalam sesi dialog.
Koordinasi kemudian berlanjut ke kantor Dukcapil. Tim Kanwil menanyakan perkembangan terkait perkawinan campuran, anak berkewarganegaraan ganda, dan keberadaan WNA di Kabupaten Padang Pariaman. Petugas Dukcapil menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan terkait ketiga hal tersebut. Tim Kanwil menekankan pentingnya pelaporan awal apabila terdapat kasus perkawinan campuran agar administrasi kewarganegaraan dapat ditangani secara tepat. “Seluruh persyaratan pewarganegaraan sudah tersedia di laman AHU online sehingga memudahkan pemohon maupun dinas terkait,” ungkap tim.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
