Padang - Komitmen untuk menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas dan berkeadilan terus dibuktikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar). Pada Selasa (13/01/2026), suasana produktif terasa di ruang virtual saat jajaran Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar maraton rapat pengharmonisasian. Tak tanggung-tanggung, tujuh rancangan produk hukum dari berbagai daerah di Sumatera Barat dibedah tuntas guna memastikan keselarasan dengan sistem hukum nasional.
Dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, rapat ini melibatkan OPD dan Bagian Hukum dari Kota Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sawahlunto, hingga Kota Pariaman. Fokus pembahasan sangat beragam, mulai dari tata cara hibah, struktur organisasi riset daerah, hingga aturan disiplin pegawai dan penyelenggaraan pendidikan. Setiap butir pasal diperiksa secara detail agar tidak ada norma yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
"Harmonisasi regulasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk menjaga konsistensi hukum di daerah," tegas Boby Musliadi dalam arahannya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor melalui forum ini menjadi kunci agar aturan yang lahir nanti tidak hanya sah secara tertulis, tetapi juga benar-benar efektif dan efisien saat diterapkan di tengah masyarakat. Tim perancang Kemenkum Sumbar pun memberikan panduan teknis yang lugas agar setiap regulasi memiliki landasan hukum yang kuat.
Melalui sinergi ini, Kemenkum Sumbar hadir sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Daerah untuk memproduksi hukum yang bermutu. Diharapkan, ketujuh rancangan peraturan tersebut dapat segera ditetapkan sesuai prosedur dan menjadi motor penggerak pembangunan di daerah masing-masing. Dengan regulasi yang harmonis, kepastian hukum bagi masyarakat Sumatera Barat pun semakin terjamin.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
