Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat terus berkomitmen menghadirkan kebijakan hukum yang relevan dan berdampak. Melalui Tim Kerja Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Kemenkum Sumbar mengikuti diseminasi dan asistensi intensif bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Pusat secara hybrid di Ruang Rapat Imam Bonjol, Selasa (7/4).
Fokus utama asistensi kali ini adalah membedah implementasi Permenkumham Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada isu mediasi. Tim Kerja AIEK mengkaji dua pilihan strategis: menganalisis sejauh mana kesesuaian regulasi dengan praktik di lapangan (Analisis Strategi Implementasi) atau mengukur ketercapaian tujuan besar dari kebijakan tersebut (Analisis Evaluasi Dampak). Pemilihan fokus ini krusial agar hasil analisis mampu memberikan rekomendasi yang tajam bagi pimpinan.
Belajar dari evaluasi tahun sebelumnya, asistensi kali ini menekankan pada penguatan metodologi penelitian. BSK Pusat menyarankan agar tim di wilayah menyusun rencana pengumpulan data lapangan dengan justifikasi informan dan lokasi (locus) yang kuat. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan dinamika pelaksanaan mediasi hukum di tengah masyarakat Sumatera Barat.
Plt. Kakanwil Kemenkum Sumbar berharap melalui penguatan kapasitas riset ini, jajaran wilayah tidak hanya menjadi pelaksana aturan, tetapi juga menjadi pemberi masukan strategis yang berbasis fakta. Dengan kertas kerja yang koheren dan metodologi yang valid, diharapkan kebijakan hukum ke depan akan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi hukum yang berkeadilan melalui jalur mediasi.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#NyamanBersama
