Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kanwil Kemenkum Sumbar) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi kementerian di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kantor wilayah ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Keberadaan Kanwil Kemenkum Sumbar tidak terlepas dari sejarah panjang Kementerian Hukum yang berawal dari pembentukan Departemen Kehakiman pada 19 Agustus 1945. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan hukum nasional, kementerian ini telah mengalami berbagai perubahan nama dan struktur, hingga saat ini menjadi Kementerian Hukum berdasarkan kebijakan penataan kelembagaan tahun 2024. Perubahan tersebut turut memengaruhi peran dan fungsi kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Dalam kerangka pemerintahan saat ini, Kementerian Hukum berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024. Di tingkat provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menjalankan fungsi pelayanan dan pembinaan di bidang hukum, termasuk administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, serta pembentukan dan pembinaan hukum di daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berlokasi di Jalan S. Parman No. 256, Kota Padang, Sumatera Barat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan hukum nasional.

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;

2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki Tata Nilai KREDIBEL, yaitu :

• KREatif dalam bekerja
• DInamis dalam bergerak menuju perubahan
• Bersahaja dalam bertindak
• fleksibEL dalam berinovasi 

1. Mewujdukan Kepastian Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih