PADANG - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menghadiri Forum Pimpinan dan Stakeholder Day 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb) Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (27/01) ini menekankan pentingnya pelaksanaan belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DjPb Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin.
“Ke depan, kami mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, percepatan pelaksanaan belanja yang berkualitas atau spending better, serta penguatan akuntabilitas dalam seluruh proses pelaksanaan anggaran,” tegas Dody.
Dody turut menyampaikan bahwa fokus APBN tahun 2026 sama dengan tahun 2025 yakni (8) delapan agenda prioritas yang meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Dody mengatakan, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan, seperti penyerapan anggaran yang lambat, perencanaan penarikan dana yang kurang akurat, hingga rendahnya pemanfaatan digitalisasi pembayaran.
Melalui forum ini, Kanwil DJPb Sumatra Barat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi, agar APBN 2026 dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sumbar memperoleh prestasi sebagai peraih nilai sempurna (100) pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan kinerja dalam pengelolaan anggaran yang berkualitas dan akuntabel dilingkungan Kanwil Kemenkum Sumbar. (Humas Kemenkum Sumbar)
