Padang - Kabar segar datang bagi masyarakat di sekitar Danau Singkarak. Ikan Bilih, ikon kuliner kebanggaan Sumatera Barat, kini sedang "dijemput" legalitasnya oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar). Pada Selasa (13/01/2026), Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti melakukan koordinasi maraton dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar guna memastikan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Ikan Bilih Danau Singkarak kembali berlanjut setelah sempat ditarik kembali pada tahun lalu.
Langkah ini diambil untuk mengakhiri penantian panjang sejak tahun 2012. Selama ini, pendaftaran Ikan Bilih terkendala masalah teknis pada dokumen deskripsi dan kebingungan hasil uji laboratorium yang membandingkannya dengan ikan dari daerah lain. Namun, Kemenkum Sumbar hadir membawa solusi cerdas. Lista Widyastuti menegaskan bahwa Ikan Bilih Singkarak tidak perlu dibanding-bandingkan dengan ikan dari Danau Toba, karena setiap wilayah memiliki keunikan alamnya sendiri yang menjadi nilai jual utama Indikasi Geografis.
Tak main-main, Kemenkum Sumbar kini menggandeng LPPM Universitas Andalas (Unand) untuk membantu proses uji lab dan penyusunan dokumen deskripsi yang lebih akurat. "Kami tidak ingin pendaftaran ini terhenti lagi. Kolaborasi dengan Unand adalah kunci agar Ikan Bilih segera mendapatkan pengakuan hukum nasional sebagai produk asli Danau Singkarak yang tidak bisa ditiru di tempat lain," ungkap Lista di hadapan jajaran DKP Sumbar.
Sebagai tindak lanjut, tim Analis KI Kemenkum Sumbar akan segera mematangkan administrasi bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan dinas terkait. Perlindungan IG ini diharapkan bukan hanya menjadi lembaran sertifikat, melainkan menjadi pendorong kesejahteraan para nelayan dan pelaku UMKM di Sumbar. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan akademisi, Ikan Bilih Danau Singkarak kini selangkah lebih dekat menuju perlindungan hukum yang paripurna.
(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
