Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menghadiri Pembukaan Pelatihan Fisik, Mental, Disiplin (FMD) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau pada Selasa, 9 Desember 2025 melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dibuka sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kesiapan pegawai menjalankan tugas kedinasan.

Pelatihan FMD diikuti oleh 18 PPPK dari Kanwil Sumbar yang menjalani proses pembelajaran klasikal untuk memperkuat karakter, mental, kedisiplinan, serta etos kerja. Pembukaan dilaksanakan secara hybrid dan dipimpin oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan fondasi penting dalam membangun pegawai yang tangguh, profesional, dan berintegritas. Ia menyampaikan bahwa PPPK perlu memiliki kesiapan fisik dan mental sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan sikap disiplin, meningkatkan kemampuan bekerja dalam tekanan, serta menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai kedinasan. Kakanwil juga menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan pelatihan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam membentuk pegawai yang siap mengemban tanggung jawab secara optimal. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menghadiri Pembukaan Training of Fasilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan XI Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 8 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai satuan kerja sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami ketentuan hukum pidana nasional.

Training ini diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Program ToF bertujuan menyiapkan fasilitator yang kompeten, mampu menyosialisasikan substansi KUHP baru, dan memastikan pemahaman yang seragam di seluruh wilayah, terutama bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait.

Pembukaan kegiatan dipimpin Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang menekankan pentingnya peran fasilitator sebagai agen perubahan dalam memastikan implementasi KUHP berjalan efektif dan tepat sasaran. Kehadiran Kepala Kanwil Kemenkum Sumbar menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur daerah, sekaligus kesiapan Kanwil dalam mengawal penerapan KUHP secara terukur dan berkelanjutan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional pada Jumat, 5 Desember 2025, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha.

Kegiatan yang digelar di Aula Pengayoman tersebut melantik dua pejabat, yakni Diana Siska, S.H. sebagai Penyuluh Hukum Madya dan Ikaputri Reffaldi, S.H. sebagai Analis Hukum Muda. Prosesi berlangsung khidmat dan disaksikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, pelaksana, serta rohaniawan dari Kementerian Agama Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan capaian kinerja para pejabat. “Saya berharap agar pejabat yang dilantik semakin termotivasi memberikan kinerja terbaik dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas,” ujarnya. Pelaksanaan pelantikan sekaligus menandai komitmen Kanwil Kemenkum Sumbar dalam memperkuat tata kelola SDM yang profesional dan berintegritas. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Solok - Tim Kanwil Kemenkum Sumbar bertolak dari Kota Padang untuk melaksanakan kunjungan dan koordinasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) ke Pemerintah Kabupaten Solok pada Senin, 1 Desember 2025. Kegiatan dipimpin oleh Marisa, Penyuluh Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sumbar, dan disambut langsung oleh Kasubag Keuangan Pol PP dan Damkar Kabupaten Solok, Wilda Gumanti.

Dalam pertemuan tersebut Marisa menjelaskan bahwa Kemenkum memegang tanggung jawab luas dalam pembinaan PPNS, mulai dari proses pengangkatan, pelatihan, hingga evaluasi kinerja. “Dengan peran ini, Kemenkum memastikan PPNS dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan mampu memberi perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya dalam sesi koordinasi.

Selain penyampaian kebijakan, tim juga melakukan inventarisasi sekaligus penyelarasan data PPNS aktif antara pangkalan data AHU dan data Pemerintah Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil sinkronisasi, tercatat delapan PPNS aktif yang bertugas sesuai kewenangannya: lima di Pemerintah Daerah dan tiga lainnya masing-masing di Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Ruang, Direktorat Metrologi, serta Dirjen Perhubungan Darat. Sementara itu, satu PPNS di Satpol PP dan Damkar ditemukan belum tercatat dalam pangkalan data AHU dan akan segera dilakukan pembaruan administrasi.

Kepala Satuan Satpol PP yang menaungi Sekber PPNS menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kunjungan serta koordinasi ini. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu dalam memastikan ketepatan data serta memperkuat sinergi pembinaan PPNS di daerah.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar berharap peningkatan kualitas layanan administrasi PPNS dapat tercapai secara konsisten dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta penyelenggaraan penegakan hukum di tingkat daerah.
(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar