Padang – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ramelan Suprihadi mengikuti Sosialisasi Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja 2024 secara virtual, Kamis (03/10/2024).

“Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja terdapat 2 Isu Strategis dimana pada Inspektorat Jenderal ada 2 poin yaitu Pengawasan Capaian Prioritas Nasional yang belum maksimal dan Penerapan Integritas yang belum optimal berdasarkan menurunnya hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK,” kata Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ika Yusanti saat membuka sosialisasi ini.

Ia menyebutkan bahwa dua isu terbesar tersebut merupakan dua indikator dari capaian reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dia menginformasikan, dalam indikator prioritas nasional dari indeks reformasi birokrasi berada pada level meso yang memiliki bobot 3, sedangkan dalam indikator SPI berada pada bobot 10.

Oleh karenanya, sebagai pengampu dan penanggung jawab dalam pengawasan, pihaknya senantiasa memonitor sejauh mana pencapaian hasil laporan yang disampaikan hingga triwulan III ini.

“Kami memantau dan memonitoring dari aplikasi MyCloudnya Hukum dan HAM, bahwa untuk dua rencana aksi tersebut masih banyak Kanwil yang belum memberikan laporan secara optimal,” terangnya

Ia menghimbau kepada seluruh Kantor Wilayah terkait penyampaian laporan dalam MyCloud ini, batas akhirnya di triwulan ketiga ini dengan batas akhir sampai dengan tanggal 10 Oktober mendatang.

Ika berharap dengan pertemuan kali ini bisa memperbaiki data dukung sehingga nanti pada tanggal 10 Oktober, sebagai batas akhir mengupload data dukung, semuanya sudah memiliki laporan, rencana aksi, percepatan target kinerjanya di masing-masing memperoleh dengan hasil yang optimal.

Pada bagian terpisah, Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mengatakan agar penyampaian laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal segera diselesaikan dalam waktu dekat, apabila ditemukan kendala segera diinformasikan secepatnya.

“Kepada teman-teman secepat mungkin kita selesaikan laporan ini, ada kendala beritahu saya secepatnya dan kita carikan solusi bersama,” ujarnya

Dalam kegiatan ini tampak hadir Kepala Bagian Program dan Humas, Rugun Tresia Oktavianti Pakpahan beserta jajaran. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menggelar rapat persiapan untuk mensukseskan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 di Hall Kantor Wilayah, Rabu (02/10/2024).

Sebagai Ketua Panitia Daerah di Wilayah Sumatera Barat, Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mengatakan agar seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi SKD ini untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Saya mintakan pada teman-teman semua untuk mari kita sama-sama nanti menyelesaikan tugas ini. Ini tugas kita semua yang dibebankan oleh pimpinan kepada kita sehingga harus kita laksanakan dengan baik,” ujarnya

Ia menyebutkan, pelaksanaan seleksi tahun ini dilaksanakan selama 13 atau bahkan 14 hari mengingat jumlah peserta yang mengikuti seleksi jauh lebih banyak dibanding tahun lalu.

Oleh karenanya, Ia juga meminta agar panitia daerah benar-benar meneliti identitas peserta guna menghindari kecurangan seperti joki.

“Panitia harus betul-betul memeriksa kelengkapan yang disertai identitas peserta, kita harus selektif agar menghindari joki ujian, apabila kedapatan segera laporkan kepada saya,” lanjutnya

Ia menghimbau kepada seluruh peserta seleksi untuk tetap memperhatikan aturan yang ditetapkan; seperti aturan berpakaian; tidak diperkenankan membawa barang apapun ke ruang ujian selain KTP asli dan kartu ujian; tidak menggunakan aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, anting, dan sebagainya; serta diwajibkan menghafal nomor urut peserta pada pengumuman daftar peserta seleksi. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Kepala Bagian Program dan Humas, Rugun Tresia Oktavianti Pakpahan bersama Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Indra Ismanto menghadiri kegiatan Rapat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat di Hotel Santika Premiere, Selasa (01/10/2024).

Rapat dan penguatan SATGAS PASTI merupakan hal penting untuk dilakukan dalam memberantas keuangan ilegal. SATGAS PASTI terdiri dari Otoritas Sektor Keuangan, Kementerian dan Lembaga untuk melakukan pemberantasan kegiatan usaha tanpa izin sektor keuangan. Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang turut andil dalam SATGAS PASTI.

Rapat ini dibuka oleh Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra menyampaikan, kegiatan rapat SATGAS PASTI ini dilaksanakan agar kita tidak terlilit investasi bodong/ ilegal sehingga nilai pemberantasan keuangan ilegal di Sumatera Barat menjadi tinggi.

“Investasi ilegal di Provinsi Sumatera Barat harus kita berantas bersama,” katanya

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat Suharyono menyampaikan sebagai bagian dari SATGAS PASTI, kita perlu memahami tugas pokok yang menjadi penting untuk dipahami agar pemberantasan keuangan ilegal ini mampu kita atasi.

“Seluruh keanggotaan wajib memahami tugas dan fungsinya sehingga keuangan ilegal ini mampu kita atasi,” ujarnya

Terbentuknya SATGAS PASTI adalah tindak lanjut dari amanat Pasal 247 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dwi Nastiti turut semarakkan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat dengan hadir langsung pada rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi setempat, Selasa (01/10/2024).

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldi mengatakan, dalam hari jadi Sumatera barat ini, memiliki tema “Sumbar Maju Bermartabat”, tidak banyak Provinsi di Indonesia ini yang seumuran dengan negara Indonesia negara kita merdeka yakni 17 Agustus 1945 dan di tahun yang sama lahirlah wilayah Sumatra barat 1 Oktober 1945 yang sekarang sudah berusia 79 tahun, banyak hal yang di capai dan di raih selama Sumatera barat ini menjadi Provinsi, dan hal ini tidak lepas dari jasa para pahlawan yang berasal dari Bumi Ranah Minang.

“Terimakasih kita atur kan kepada para pahlawan Sumatera barat yang sudah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia,” ujarnya

Ia menambahkan, dalam Membangun infrastruktur yang bagus dan memadai di Sumatera barat harus memerlukan pembenahan terhadap Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, karena SDM ini merupakan inti dari sebuah pembangunan dan itu adalah kunci dari majunya Provinsi Sumatera barat.

“Benar apa yang di sampaikan oleh Guru Besar Rektor Universitas Siti Rahmah Bapak Prof. DR. Ir Musliar Kasim, bahwa kita harus berusaha berbenah dalam mewujudkan pendidikan yang layak bagi putra-putri Sumatera barat, dan kita harus berkolaborasi kepada seluruh stek holder Pemerintah Sumbar dalam meningkatkan kemajuan Sumatera barat,” lanjutnya

Oleh karenanya, Pemerintah Sumbar selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian, permasalahan dan tantangan pasti selalu ada untuk kemajuan kedepannya, maka daripada itu sektor pendidikan dan perekonomian menjadi hal yang utama dalam pembenahan.

“Karena pembangunan itu dilakukan secara berkelanjutan. Kita harus harus bekerja sama juga dengan Pemerintah Pusat dalam memajukan Provinsi Sumatera barat, terutama dalam melakukan inovasi dan improvisasi harus dilaporkan kepemerintahan pusat,” sambungnya

Awal tahun ini, bencana alam telah melanda dan menyerang sendi-sendi perekonomian wilayah di Sumatera barat. Dan kita harus bangkin dan tumbuh lagi dalam memajukan perekonomian Sumatera barat, sebagian besar perekonomian Sumatera barat di hasilkan dari pertanian perternakan dan perdagangan.

“Pemerintah Sumatera Barat berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana alam yang di hadapi akhir2 tahun ini,” tuturnya

Ia menyebutkan bahwa di tahun ini, Sumatera barat juga banyak meraih perhargaaan Dari Pemerintah Pusat, semoga di tahun tahun kedepannya lagi Sumatera Barat dapat meraih berbagai perhargaan yang dapat membanggakan.

“Provinsi Sumatera Barat harus menjadi pusat ekonomi nasional terutama di wilayah barat pulau Sumatera,” harapnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)